Ketua MPR Benarkan Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri

Surat pengunduran diri disampaikan langsung oleh Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan MPR yang berlangsung selama 20 menit di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026, siang.

“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani saat jumpa pers, dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Rapat pimpinan MPR langsung dilaksanakan pada hari ini.

“Sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar dia.

MPR, lanjut Muzani, memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Adapun Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya ke MPR dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit.

Dari Gedung DPR/MPR, Gibran langsung menuju Istana Wakil Presiden (Wapres)..

Mengutip antara, Gibran Rakabuming tiba di Istana Wapres dengan mobil hitam setelah meninggalkan Kompleks Parlemen pada pukul 11.37 WIB setelah bertemu dengan pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri.

Ia langsung menemui sejumlah relawan usai turun dari mobil.

Pengunduran diri dilakukan setelah serangkaian proses hukum termasuk isu mengenai surat keterangan ijazahnya.

Dimulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) kemudian mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan sekolah menegah atas (SMA) terkait Gibran Rakabuming Raka yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.