Ketua KPU Akui Ada Data Tak Sinkron dalam Sirekap

IVOOX.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy'ari, menghadapi konferensi pers penting pada Jumat (23/2/2024) untuk mengakui adanya ketidaksesuaian data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). 

Polemik seputar Sirekap memuncak di berbagai lini masyarakat menyusul temuan ketidaksesuaian data yang ditampilkan. 

Dalam pengungkapannya, Hasyim menyatakan bahwa KPU RI telah menemukan setidaknya 74.181 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengalami anomali atau ketidaksesuaian data antara Formulir C Hasil Pleno dengan yang ditampilkan oleh Sirekap.

"Terkait dengan adanya data anomali dalam Sirekap, KPU sedang melaksanakan perbaikan data sejak 15 Februari 2024 sampai dengan saat ini. Dimana untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 74.181 TPS," kata dia dalam konferensi pers di Gedung KPU RI.

Proses perbaikan data yang sedang dilaksanakan oleh KPU RI merupakan respons yang diharapkan untuk memastikan integritas dan keakuratan hasil Pemilu 2024.

Namun, tantangan besar terletak pada keseluruhan proses perbaikan tersebut, terutama dalam konteks waktu yang semakin terbatas.

Polemik seputar Sirekap memuncak di berbagai lini masyarakat menyusul temuan ketidaksesuaian data yang ditampilkan.

Pembuatan aplikasi ini yang menelan biaya hingga Rp3,5 Miliar semakin menambah tekanan pada KPU RI untuk memberikan penjelasan yang memuaskan dan memastikan bahwa data yang disajikan akurat dan terpercaya.

Tantangan yang dihadapi oleh KPU RI tidak hanya terkait dengan perbaikan data Sirekap, tetapi juga dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

Ketidaksesuaian data ini menjadi sorotan yang signifikan, mengingat pentingnya keakuratan dalam proses penghitungan suara dalam sebuah pemilu.

Munculnya kekhawatiran akan kecurangan dalam hasil Pemilu 2024 menimbulkan kebutuhan akan tindakan tegas dan transparan dari pihak berwenang.

Data terkini Sirekap untuk Pilpres 2024 mencatat pasangan Capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 65,049 juta suara (58,89%).

Diikuti oleh Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (26,581 juta/24,06%) dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD (18,833 juta/17,05%).

Namun, ketidaksesuaian data mengundang keraguan terhadap keabsahan hasil tersebut, memperkuat panggilan untuk penyelidikan mendalam dan transparan.

Selain untuk Pilpres, KPU RI juga mencatat dan memperbaiki data Sirekap untuk Pemilihan DPR RI dan DPD RI, dengan masing-masing 14.651 TPS dan 10.512 TPS. Proses perbaikan data ini juga akan membutuhkan kerja keras dan koordinasi yang efektif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Untuk data anomali dalam Sirekap Pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, kami masih dalam proses perbaikan data oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.” Tambah Hasyim

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi melayangkan surat kepada KPU untuk menolak menghentikan Sirekap pada saat ini.

Kedua partai tersebut menyoroti ketidaksesuaian data yang memunculkan kekhawatiran akan adanya kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dan keakuratan dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.