Ketua DPR Sebut Sudah Terima Hak Menyampaikan Pendapat Fraksi-fraksi Terkait Wapres Gibran

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dikutip dari Antara.

Setelah masa sidang DPR RI dibuka, menurut dia, pimpinan DPR akan terus mendengar masukan-masukan terkait hal itu, termasuk opsi-opsi mekanisme dan tata cara yang bisa ditempuh.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakubimung Raka sedang dipertimbangkan dan difinalisasi oleh pihaknya alias coming soon.

Dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal.

"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," kata Khozin dikutip dari Antara.

Menurut dia, PKB tidak sedang berpindah haluan, tetapi sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat.

Dia menjelaskan Hak Angket merupakan salah satu opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah, sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional.

"Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki," katanya.

Dia menyampaikan bahwa Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, bisa menjadi dasar pengajuan HMP.

"Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket," katanya.

Meski begitu, dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini secara normatif akan memunculkan perdebatan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A ayat (1) UUD 1945, mengenai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

Pertanyaan konstitusional tersebut menjadi bagian penting dalam argumentasi konstitusional yang harus dinyatakan oleh DPR sebagai bagian penting dalam penggunaan HMP.

"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," katanya.

Sementara, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa mekanisme Hak Penyampaian Pendapat (HMP) oleh anggota DPR merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien, untuk menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski begitu, menurut dia, PDIP belum akan menyampaikan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar pada Selasa ini.

Menurut dia, proses yang perlu dilakukan oleh fraksi masih panjang. "Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, komunikasi antar-anggota Fraksi PDIP di DPR RI untuk menyikapi persoalan itu terus berjalan selama ini. Namun, dia mengatakan akan melihat nantinya dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna.

Saat ini, kata dia, sudah ada dua putusan soal ijazah Wapres yakni berasal dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," kata Andreas, dikutip dari Antara.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat agar membuatnya terang dan jelas.

Pernyataan tersebut merespons pertanyaan wartawan mengenai tanggapan pemerintah terkait adanya wacana hak angket terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat yang terlepas dari pemerintah," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/11/2026), dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan ujung hak angket nantinya dapat berupa berbagai rekomendasi kepada lembaga maupun instansi lain.

Selain itu, sambung Yusril, bisa pula berujung pada pernyataan pendapat dari DPR terhadap sesuatu yang diselidiki oleh panitia angket.

Oleh karenanya, Yusril mengatakan pemerintah akan mengamati, mengikuti perkembangan, dan menganalisis dampak dari penggunaan hak angket dimaksud terhadap apa yang mereka selidiki.

"Ya sekiranya kalau memang panitia angket memang terbentuk, kami akan mengamati," tuturnya.