Ketua DPR RI Minta KPU Usut Pencatutan KTP Warga dalam Dukungan Calon Independen Pilgub Jakarta

IVOOX.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi serius isu pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung bakal pasangan calon independen dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Ia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta untuk segera menyelidiki masalah tersebut.

"Pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan menjelaskan. Jika memang benar, ya sampaikan itu; jika salah, ya sampaikan juga. Nanti ada KPU dan KPUD yang akan memproses," ujar Puan saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/08/2024).

Kasus ini mencuat setelah akun media sosial milik Raisa Rifat di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) menjadi viral. Raisa terkejut ketika petugas KPU datang untuk melakukan verifikasi faktual, karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya tercatat sebagai pendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang maju di Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur independen.

Kasus Raisa ternyata bukan satu-satunya. Banyak warga Jakarta lain yang mengalami hal serupa, yang terungkap melalui cuitan warganet di media sosial.

Puan juga mengingatkan pentingnya menjalankan Pemilu dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, kebebasan, dan kerahasiaan. "Saya mengimbau seluruh pihak untuk menjalankan Pilkada dengan sebaik-baiknya, jujur, adil, bebas, dan rahasia," kata Puan, yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Pesan Puan ini sejalan dengan pidatonya dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI pada pagi hari yang sama, di mana ia menekankan bahwa Pemilu 2024 harus menjadi momen untuk introspeksi diri. Ia menilai bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi bagi rakyat, di mana rakyat menjadi fokus utama. Tantangan yang dihadapi selama Pemilu 2024, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak.

Dalam kesempatan yang sama, Puan juga mengomentari target-target yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun 2024-2025 DPR, termasuk target penurunan angka pengangguran dan kemiskinan pada tahun 2025.

Puan menilai bahwa target pemerintah tersebut masih realistis, mengingat masa transisi pemerintahan yang akan segera beralih kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa RAPBN masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan baru.

"Ini masa transisi, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi realistis untuk bisa dilakukan, karena pembahasannya sudah sesuai dengan aturan yang ada," ujar Puan. Ia juga menambahkan bahwa pemerintahan baru masih memiliki peluang untuk mengubah program-program yang sudah disetujui pada peta APBN saat ini.

Selain itu, Puan juga memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyejahterakan rakyat dan membesarkan Indonesia.

"Apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang dalam 10 tahun ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyejahterakan rakyat dan membesarkan Indonesia," kata Puan.

Ia juga menekankan bahwa meskipun tidak ada pemerintahan yang sempurna, setiap pemimpin pasti telah melakukan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. "Tidak ada pemerintahan yang sempurna, tapi kita harus mengapresiasi upaya terbaik yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf selama 10 tahun ini," ujarnya.