Ketua DPD RI Sebut Pilpres Harus dengan Musyawarah dan Mufakat

IVOOX.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengemukakan keinginannya untuk mengubah metode pemilihan Presiden di Indonesia.

Menurut La Nyalla seharusnya pemilihan Presiden dilakukan melalui musyawarah mufakat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Cara tersebut sebagai langkah untuk mengembalikan semangat demokrasi Pancasila.

"Saya sudah sosialisasi kembalikan Undang-Undang 45 sesuai dengan naskah asli itu sejak 2019. Sekarang yang kita ikuti ini demokrasinya demokrasi liberal, ekonominya ekonomi liberal, padahal pendiri bangsa kita itu tidak ke sana. Demokrasinya Pancasila dan ekonominya Pancasila," papar La Nyalla kepada IVOOX, Kamis (10/8/2023).

Selanjutnya ia mengkritik kondisi demokrasi saat ini yang dinilainya terlalu mengikuti model demokrasi liberal. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan semangat Pancasila, yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia.

"Kenyataannya kita pilih presiden sudah 4 kali secara langsung, ini kan liberal, terus Pancasila ada di mana, sila ke empatnya ada di mana?," ujarnya.

Kemudian ia menyinggung penyamarataan suara dalam Pilpres terbuka, "Mana ada suaranya santri disamakan dengan suaranya Kyai, mana bisa suaranya mahasiswa disamakan dengan suaranya Professor, ini kan hanya karena itung-itungan jadi siapa yang banyak duit dia yang menang," tegasnya.

La Nyalla mengaku ia tidak tertarik dengan calon presiden saat ini dimana Presiden seharusnya dipilih melalui musyawarah mufakat di MPR, sesuai dengan amanah pendiri bangsa Indonesia.

"Saya tidak tertarik sama capres-capres yang ada sekarang, karena di pikiran saya kita harus memilih presiden di MPR, karena itu amanah yang diberikan pada pendiri bangsa kepada kita, memilih Presiden melalui Musyawarah Mufakat, bukan hitung-hitungan yang terjadi sekarang," ungkapnya.

Ketua DPD RI tersebut menginginkan agar aturan yang jelas dan transparan diterapkan dalam pemilihan presiden melalui musyawarah mufakat ini.

La Nyalla menyebut, calon presiden harus melalui proses verifikasi dan diawasi dengan cermat guna memastikan integritas dan kelayakan calon.

"Maka dari itu, kita harus memilih presiden dengan musyawarah mufakat, harus ada aturannya, siapapun Presidennya dia harus diverifikasi harus benar-benar dilihat bersih apa tidak, pokoknya saya ingin mengembalikan sesuai dengan pendiri bangsa," tutupnya.