Keterbatasan Anggaran Jadi Persoalan dalam Peningkatan Alutsista | IVoox Indonesia

April 30, 2025

Keterbatasan Anggaran Jadi Persoalan dalam Peningkatan Alutsista

alutsista buatan indonesia
Alutsista buatan Indonesia/Ist

IVOOX.id, Jakarta – Mantan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI (Purn) Prof Dr Marsetio yang juga guru besar di Universitas Pertahanan, menjelaskan masalah keterbatasan anggaran menjadi isu sentral yang tidak pernah tuntas dalam membahas kemandirian pertahanan Indonesia.

Menurut dia, kekuatan TNI terus terdegradasi seiring dengan makin tuanya sistem kesenjataan yang dimiliki.

Ia menyoroti Rencana Strategis Minimum Essential Force (MEF) yang digagas pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan terbagi ke dalam tiga babak waktu, yaitu 2010-2014, 2014-2019, dan 2020-2024, dengan alokasi anggaran yang diperlukan tidak pernah sesuai dengan yang direncanakan.

"Padahal pada Rencana Strategis MEF 2014-2025 anggaran pertahanan diharapkan 1,5 persen dari PDB, 2015-2020 sekitar 1,75 persen dari PDB. Hal ini terjadi karena fokus pembangunan masih diarahkan kepada kesejahteraan sosial. Sampai sekarang anggaran pertahanan setiap tahunnya tidak pernah mencapai 1 persen dari PDB," kata dia pula.

Adapun pengamat kemiliteran dan pertahanan Dr Connie Rahakundini menyebut, kepentingan nasional bukan kepentingan terpisah di dalam lingkungan internasional maupun nasional suatu negara.

Menurut dia, perang sering terjadi dikarenakan kewajiban negara untuk mempertahankan kepentingan nasional. Apalagi, Indonesia dikelilingi jalur laut yang sibuk dan berfungsi sebagai pintu gerbang maritim bagi arus perdagangan internasional yang vital.

Untuk menjaga kepentingan nasional, tentu saja Indonesia harus didukung dengan kekuatan pertahanan yang mumpuni. Apabila Indonesia tak mampu mengelola risiko kerawanan terhadap posisi strategis tersebut, kata dia, konsekuensinya jelas berdampak signifikan terhadap keamanan, kedaulatan, dan keutuhan negara.

"Karena masa depan akan membawa tantangan yang lebih berat, angkatan perang Republik Indonesia harus dapat memastikan bahwa domain maritim, dirgantara, dan ruang angkasa dengan perluasan kepentingan nasional Indonesia dapat tetap terlindungi," kata dia pula.

0 comments

    Leave a Reply