Kerugian Infrastruktur akibat Demo di Nepal Tembus Rp 2,3 Triliun

IVOOX.id – Kerugian infrastruktur selama terjadi kerusuhan anti-pemerintah di Nepal mencapai 200 miliar rupee Nepal (sekitar Rp 2,3 triliun), lapor portal berita Khabarhub, yang mengutip sumber di Kementerian Pembangunan Kota.

The Kathmandu Post pada Kamis, 11 September 2025, dikutip dari Antara, menyebutkan pendistribusian produk bahan bakar juga terganggu akibat masalah keamanan, menambahkan bahwa para sopir truk tangki BBM menolak mengirim bahan bakar tanpa jaminan keamanan.

Selain itu, sejumlah titik perbatasan juga diserang oleh perusuh, sehingga truk-truk tangki pengangkut BBM dari India tertahan di sana, katanya.

Mengutip Antara, Angkatan bersenjata Nepal telah memperpanjang jam malam di ibu kota Kathmandu, lapor portal berita Khabarhub pada Jumat, 12 September 2025.

Menurut pernyataan dari markas besar tentara Nepal, perintah pelarangan pergerakan di Kathmandu akan berlaku mulai pukul 11.00 hingga 17.00 sore waktu setempat sejak hari Jumat, diikuti dengan jam malam yang dimulai pukul 19.00 waktu setempat.

Sementara untuk keperluan penting, tentara mengizinkan pergerakan mulai pukul 06.00 hingga 11.00 waktu setempat dan mulai pukul 17.00 hingga 19.00 waktu setempat.

Langkah-langkah pembatasan diberlakukan setelah kerusuhan massal melanda ibu kota negara di Asia Selatan tersebut pada awal pekan, yang menewaskan 34 orang dan melukai lebih dari 1.300 orang. Kerusakan yang ditimbulkan pada properti publik dan pribadi diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp22,9 triliun).

Sementara, Presiden Nepal Ram Chandra Paudel pada prinsipnya menyetujui penunjukan mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara (interim), lapor portal Nepal News, Jumat, 12 September 2025, dikutip dari Antara.

Persetujuan itu diberikan setelah Paudel bertemu langsung dengan Karki dan berkonsultasi dengan sejumlah pakar.

Presiden kini tengah mencari opsi hukum agar Karki dapat diangkat tanpa perlu membubarkan parlemen, syarat yang biasanya diberlakukan jika calon perdana menteri bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

“Pembicaraan sudah menunjukkan kemajuan, tetapi keputusan final belum dicapai,” kata seorang pengacara yang mengetahui proses konsultasi tersebut, seperti dikutip Nepal News.

Media lokal melaporkan pembahasan mengenai pembentukan pemerintahan sementara berlangsung di markas besar militer pada Kamis, 11 September 2025. Namun, bentrokan pecah di luar markas setelah nama Karki mencuat sebagai kandidat perdana menteri.

Kelompok demonstran dari generasi muda Gen Z justru mengusulkan dua nama alternatif, yakni Wali Kota Kathmandu Balen Shah dan Wali Kota Dharan Harka Sampang.

Pada 4 September, otoritas Nepal sempat memblokir media sosial karena melewati tenggat registrasi di Kementerian Komunikasi. Pemblokiran itu dicabut setelah terjadi aksi protes pada Senin.

Keesokan harinya, situasi di Nepal memanas setelah para demonstran menyerbu parlemen dan membakar rumah sejumlah pejabat tinggi di ibu kota Kathmandu, yang memicu polisi menembakkan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam ke arah massa.

Puluhan pengunjuk rasa dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka akibat peristiwa tersebut. Di tengah kerusuhan Perdana Menteri Nepal Sharma Oli menyatakan mundur dari jabatannya.

Krisis kian memburuk pada Selasa, 9 September 2025, ketika massa menyerbu gedung parlemen nasional. Polisi merespons dengan menembakkan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam ke arah pengunjuk rasa. Laporan media menyebut puluhan orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka.