Kepala Komunikasi Kepresidenan Bantah Efisiensi Anggaran Sebabkan PHK Masal Pegawai Pemerintah

IVOOX.id – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi pegawai pemerintah. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025).  

"Dalam belanja APBN, ada empat kategori: belanja gaji pegawai, belanja pegawai yang mencakup layanan pegawai, belanja barang, serta belanja modal dan layanan publik seperti bantuan sosial. Yang dihemat hanya dua item, yaitu belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai serta layanan publik tidak termasuk dalam efisiensi," ujar Hasan. 

Ia juga membantah klaim yang menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan PHK besar-besaran di lingkungan pemerintah. Menurutnya, banyak pihak salah menafsirkan arahan Presiden terkait efisiensi. 

"Kalau ada konsultan yang habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang, itu bukan gelombang PHK. Kalau ada tenaga lepas yang kontraknya berakhir, juga bukan gelombang PHK. Gelombang itu setinggi apa sih? Proyek yang sudah selesai lalu tidak dilanjutkan karena efisiensi, itu memang sudah sewajarnya," katanya. 

Hasan juga menekankan bahwa pemerintah masih memiliki anggaran Rp 3.600 triliun dalam APBN 2025, dengan efisiensi yang hanya mencapai Rp 306 triliun, atau sekitar 8,5 persen dari total anggaran. 

"Kalau nenek kita dulu di kampung mengurangi makan sedikit, mereka tetap kenyang. Begitu juga dengan efisiensi ini. Tidak berkurang makan kita gara-gara itu, karena biasanya juga nasinya sisa-sisa," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penghematan ini bertujuan untuk mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih produktif. Misalnya, biaya perjalanan dinas pemerintah yang mencapai Rp 44 triliun dapat dikurangi hingga Rp 20 triliun, yang cukup untuk membangun 10.000 sekolah.