Kepala BGN Tegaskan Anggaran MBG Tidak Hentikan Program Pemerintah lain | IVoox Indonesia

August 4, 2026

Kepala BGN Tegaskan Anggaran MBG Tidak Hentikan Program Pemerintah lain

Kepala BGN Sudaryono
Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026). ANTARA/HO-BGN

IVOOX.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berarti menghabiskan seluruh anggaran negara atau menghentikan program pemerintah lainnya.

"Saya gemas juga melihat komentar di media sosial seolah-olah MBG ini menghabiskan anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang. Padahal, program-program lain tetap dikerjakan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/7/2026), dikutip dari Antara.

Ia menanggapi anggapan yang berkembang di media sosial bahwa anggaran negara banyak terserap untuk MBG, sehingga menyebabkan program lain, seperti penyediaan pupuk, perbaikan sekolah, irigasi, hingga pembangunan jembatan, tidak berjalan.

Menurutnya, berbagai program pembangunan tetap berjalan secara bersamaan di berbagai sektor.

Ia mencontohkan sektor pertanian. Menurutnya, sebelum program MBG berjalan, persoalan ketersediaan pupuk juga telah menjadi perhatian.

Bahkan, setelah anggaran pemerintah dialokasikan untuk MBG, pemerintah tetap melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan pupuk dan memberikan kebijakan harga yang lebih terjangkau.

Hal serupa, kata dia, juga terjadi pada pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi.

Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pertanian tersebut meskipun program MBG membutuhkan anggaran yang besar.

"Sudah ada anggaran yang dipakai untuk MBG, kemudian pupuk dicukupi, harganya didiskon. Dulu tidak ada MBG, banyak jaringan irigasi yang rusak. Sekarang ada MBG, tetap ada revitalisasi irigasi," kata Sudaryono.

Pihaknya juga menyoroti perbaikan infrastruktur pendidikan.

Ia menegaskan kerusakan sekolah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh adanya program MBG.

Menurutnya, sekolah yang rusak telah menjadi persoalan yang ada sejak sebelum program MBG dilaksanakan dan kini pemerintah secara bertahap melakukan perbaikan.

"Yang sekolah rusak itu dulu ke mana? Dulu tidak ada MBG, mestinya sekolah sudah bagus semua. Kan tidak. Sekarang ada MBG, sekolahnya juga diperbaiki pemerintah," ujarnya.

Ia menyebut pemerintah menargetkan perbaikan sekolah dilakukan secara bertahap dalam jumlah besar.

Selain perbaikan sarana pendidikan, pemerintah juga tetap memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru, termasuk peningkatan pendapatan guru honorer.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG berjalan bersamaan dengan program pemerintah lainnya.

Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah secara utuh dan tidak menyimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk MBG otomatis mengorbankan sektor lain.

"MBG memang mengambil dana yang tidak kecil. Rencana tahun ini sekitar Rp268 triliun. Tetapi, yang lain-lain juga dikerjakan," kata Sudaryono.

Daerah dengan Stunting Tinggi Jadi Prioritas Program MBG

Kepala BGN Sudaryono menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan angka stunting tinggi sebagai upaya mempercepat penanganan masalah gizi nasional.

"Sebagaimana saya sampaikan kemarin terkait daerah 3T, kami menyisir berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, hingga desanya. Saat ini data tersebut sedang kami sinkronkan sehingga daerah yang menjadi prioritas dapat segera kami fokuskan, terutama wilayah yang memiliki angka stunting tinggi," ujar Sudaryono.

Menurutnya, penentuan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan saat ini tengah disinkronkan oleh BGN.

Dia menjelaskan bahwa fokus penanganan tidak hanya mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga daerah lain yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

Ia menyebut, selain Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat sejumlah kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa yang juga tercatat memiliki angka stunting cukup tinggi sehingga memerlukan intervensi gizi secara cepat melalui Program MBG.

"Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi," kata Sudaryono.

BGN menargetkan Program MBG dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan agar intervensi gizi diberikan secara tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di daerah dengan tingkat stunting tinggi.

0 comments

    Leave a Reply