Kementerian PUPR akan Kooperatif Berikan Data kepada KPK

IVOOX.id, Jakarta -- Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) Endra Atmawidjaja mengatakan pihaknya akan memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam rangka mengidentifikasi status, proses, dan progres proyek SPAM Umbulan-3 Pasuruan, Toba 1, Lampung, Katulampa, serta Palu, Sigi dan Donggala, yang menjadi objek dalam dugaan kasus suap pada Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum empat pegawai yang terlibat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, kami akan menyediakan seluruh data yang diperlukan," ujar Endra melalui keterangan resmi, Minggu (30/12).

Saat ini, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu tengah dalam proses penggantian pejabat yang terlibat. Hal itu dilakukan untuk memastikan tugas-tugas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di bidang air minum tetap berjalan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan memutus kontrak kerja dengan para penyedia jasa yang terlibat dalam aksi rasywah.

"Peristiwa ini menjadi momentum untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang lebih tertib, profesional, transparan dan akuntabel. Kami akan terus tingkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari," jelas Endra.

Dalam belanja infrastruktur, setiap tahunnya, Kementerian PUPR melaksanakan 10.000-11.000 paket pekerjaan, baik konstruksi maupun konsultansi. Paket pekerjaan itu berada di bawah tanggung jawab 1.165 Satker dan 2.904 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tersebar di seluruh Indonesia melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 888 Kelompok Kerja (Pokja) dengan jumlah anggota 2.483 orang. (Adhi Teguh)