Kementerian Pekerjaan Umum Segera Bangun 3 Sabo Dam di Tanah Datar Antisipasi Banjir Lahar Gunung Marapi | IVoox Indonesia

September 14, 2025

Kementerian Pekerjaan Umum Segera Bangun 3 Sabo Dam di Tanah Datar Antisipasi Banjir Lahar Gunung Marapi

Bupati Tanah Datar Eka Putra
Bupati Tanah Datar Eka Putra saat diwawancarai di Kota Sawahlunto, Sumbar, Sabtu (6/9/2025). ANTARA/Muhammad Zulfikar

IVOOX.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera membangun tiga sabo dam di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada 2025 sebagai langkah antisipasi mencegah berulangnya bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi.

"Sabo dam ini sudah kami usulkan dan kemarin saya lihat sedang dalam proses tender," kata Bupati Tanah Datar Eka Putra, di Kota Sawahlunto, Sabtu (6/9/2025), dikutip dari Antara.

Hal tersebut disampaikan Eka Putra di sela rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur, bupati, wali kota se-Sumbar, Wakil Ketua Komisi VI DPR serta perwakilan Kementerian PU di Kota Sawahlunto.

Bupati mengatakan saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkunjung ke Ranah Minang untuk mendatangi langsung korban banjir lahar dingin Gunung Marapi, pemerintah setempat mengajukan pembangunan 14 sabo dam. Namun, pemerintah pusat hanya bisa menyanggupi enam sabo dam dengan pembangunannya dilakukan secara bertahap.

"Kami memahami kondisinya, karena biaya pembangunan satu sabo dam itu sangat besar, yakni berkisar Rp 30 miliar," ujar dia lagi.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan pula bahwa pembangunan sabo dam tersebut sangat penting dan mendesak. Sebab, hingga sampai saat ini masyarakat masih khawatir kembali terjadi bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi.

"Kami berharap pembangunan sabo dam ini bisa segera dilakukan untuk menahan galodo atau banjir lahar dingin," ujarnya pula.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade mengatakan siap membantu dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Datar, khususnya pembangunan sabo dam.

Ia menyampaikan pembangunan di Ranah Minang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, karena butuh kerja sama antara kepala daerah dengan perwakilan anggota dewan di tingkat pusat.

"Ini adalah cara kita bersama membangun Ranah Minang tanpa melihat dari partai manapun," ujar Andre dikutip dari Antara, Sabtu (6/9/2025).

0 comments

    Leave a Reply