Kementerian Keuangan Dukung KPK Ungkap Korupsi RAPBNP 2018

IVOOX.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi pada hariJumat, 4Mei2018 di Jakarta, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 9 orang terkait pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara.

Salah satu yang terjaring dalam OTT tersebut adalah oknum aparatur sipil negara berinisialYP,salah seorang Kepala Seksi di Ditjen Perimbangan Keuangan. OTT KPK merupakan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini menunjukkan komitmen kuat Kemenkeu dalam pemberantasan korupsi. Kemenkeu memberikan penghargaan terhadap KPKyang bersama-sama tim Kemenkeu terus berupaya untuk melakukan reformasi Kemenkeu dengan membangun tata kelola yang baik dan menciptakan wilayah bebas dari korupsi. Penangkapan YP sangat memprihatinkan dan mengecewakan semua yang memiliki komitmen bersih.

Penangkapan ini merupakan hasil Reformasi Birokrasi khususnya sistem pengawasan internal dan manajemen risiko di Kemenkeu yang berjalan makin efektif, dengan kemampuan untuk mendeteksi tindakan korupsi di wilayah Kemenkeu dan kerjasama yang baik dengan KPK. Kemenkeu mendukung penuh upaya yang dilakukan KPK dalam mengungkap lebih jauh kasus yang melibatkan oknum YP.

Untuk memperlancar proses hukum yang tengah berlangsung, Kemenkeu akan segera membebastugaskan YP. Meskipun secara tugas dan fungsi,YP sama sekali tidak memiliki kewenangan mengalokasikan anggaran transfer kepada daerah, atau menilai usulan anggaran dari daerah, namun modus yang dilakukan menunjukkan adanya ikhtiar untuk melakukan makelar pengurusan APBN.

MenteriKeuangan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran eselon1untuk meneliti kembali seluruh proses penyusunan dan pembahasan anggaran, untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang diseluruh lapisan dari atas hingga jajaran staf. Sebagaimana disampaikan oleh KPK ,OTT terkait dengan janji pemberian proyek perumahan dan pemukiman pada APBNP 2018. Hingga saat ini Kemenkeu belum merencanakan untuk menyusunAPBNP 2018.

MenteriKeuangan dan Kemenkeu terus berkomitmen untuk mengawal proses APBN maupun APBNP secara transparan dan bebas dari korupsi. Terhadap oknum YP, Kemenkeu mendukung sepenuhnya langkah dan proses hukum yang tengah berlangsung dan dijalankan oleh KPK.