Kementerian HAM Kunjungi Pengungsi di Nduga, Dorong Rekonsiliasi dan Perdamaian di Tanah Papua

IVOOX.id – Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Nicholay Aprilindo, mewakili Kementerian HAM, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Kamis (17/4/2025). Kunjungan tersebut dilakukan dengan fokus utama menemui ratusan warga pengungsi yang hingga kini masih bertahan di Distrik Kenyam akibat konflik berkepanjangan di wilayah itu.

Dalam kunjungannya, Nicholay didampingi oleh Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, tokoh muda Papua Samuel Tabuni, kelompok masyarakat adat, serta perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan. Ia menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah menjalankan misi kemanusiaan, dengan semangat menciptakan perdamaian melalui rekonsiliasi.

“Utamanya misi ini adalah misi kemanusiaan untuk memastikan masalah di tanah Papua ini bisa kita selesaikan dalam bingkai kemanusiaan; yaitu rekonsiliasi dan perdamaian. Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,” ujar Nicholay dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Kamis (17/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa permasalahan di Papua sangatlah kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara instan. Langkah awal yang harus diambil, menurutnya, adalah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan agar tercipta suasana yang kondusif. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan rekonsiliasi sebagai senjata utama dalam meredam konflik.

“Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak,” katanya.

Nicholay juga mencatat sejumlah hal penting dalam pertemuan langsung dengan para pengungsi, terutama mengenai kebutuhan dasar mereka untuk kembali merasakan rasa aman dan hidup secara normal di rumah masing-masing. Keprihatinan khusus ia sampaikan terhadap anak-anak usia sekolah yang terpaksa hidup dalam kondisi pengungsian.

“Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam penyelesaian konflik di Nduga, bukan sekadar wacana. Dibutuhkan niat politik yang kuat dan tulus untuk benar-benar membantu masyarakat.

“Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,” ujarnya.

Selain menyoroti perlunya pendekatan kemanusiaan, Nicholay juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap berbagai upaya penanganan yang selama ini dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, buruknya tata kelola dapat memperpanjang penderitaan warga.

“Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,” ujarnya.

Hasil dari kunjungan ini, lanjut Nicholay, akan menjadi catatan penting bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam menangani konflik di Papua, khususnya di Nduga. Ia menegaskan bahwa konflik ini tidak semata soal keamanan, tetapi juga menyangkut persoalan lebih luas yang mencakup keadilan sosial dan hak-hak konstitusional warga negara.

“Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting,” kaa Nicholay.