Kementerian Haji Gandeng KPK Cegah Risiko Kebocoran Dana Haji

IVOOX.id – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan seluruh jajaran di kementerian tersebut agar bersama-sama mencegah risiko kebocoran pada dana haji.

"Saya sangat mewanti-mewanti tim yang ada di Kementerian Haji supaya jangan sampai ada kebocoran," kata Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan saat ditemui usai prosesi wisuda di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari Antara.

Menurut dia, setiap orang di Kementerian Haji mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memastikan pengalokasian dana haji agar tepat sasaran.

"Oleh karena itu, aspek kehati-hatian perlu ditekankan dan ditanamkan agar persoalan itu tidak muncul," ujarnya.

Gus Irfan melanjutkan, terjadinya kebocoran dana dapat menimbulkan kerugian besar pada masyarakat atau dalam hal ini jamaah calon haji.

"Satu persen pun luar biasa, satu persen Rp 200 miliar. Itu semua adalah dana rakyat, dana umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat," katanya.

Soal upaya antisipasi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mengawal dan mendampingi pelaksanaan ibadah haji sehingga terbebas dari segala bentuk tindakan penyelewengan.

Koordinasi dengan KPK juga meliputi pengecekan dan pelacakan rekam jejak setiap orang yang telah maupun akan bertugas di Kementerian Haji dan Umrah.

"Kami akan memasukkan tenaga besar-besaran dari kementerian lain dan yang sudah masuk akan kami minta di tracking oleh KPK untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari," ucapnya.

Sementara itu, pada Jumat, 3 Oktober 2025, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan audiensi dengan pimpinan KPK juga menjadi momentum untuk membuka jalur komunikasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan komisi antirasuah.

Pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyambut baik audiensi dari Kementerian Haji dan Umrah dengan KPK untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Ia menyatakan KPK siap melakukan pendampingan untuk memastikan penyelenggaraan haji bisa lebih maksimal.

Cahya juga mengatakan KPK sudah melakukan berbagai kajian dan penyelidikan terkait dengan kegiatan haji.