Kementerian ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan | IVoox Indonesia

Kementerian ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan

Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di TN Ujung Kulon
Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di TN Ujung Kulon, Banten ANTARA/HO-Kemenhut

IVOOX.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan penetapannya telah berproses sejak 2013.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.

Usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam siaran pers, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, Anggia menekankan bahwa penetapan WUP berbeda dengan izin menambang.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.

Setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan kata ia wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi Anggia.

Penjelasan Bakom Soal Rencana Relokasi Badak Jawa

Terpisah, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI memastikan pemerintah tidak akan memindahkan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum ada kajian ilmiah lengkap.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI Muhamad Hidayat mengatakan Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam untuk membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru.

"Keselamatan setiap individu badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026), dikutip dari Antara.

Dia menyebut ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut.

Kajian tersebut juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar serta persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng. Sementara proses penelitian berlangsung, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan dan patroli di Ujung Kulon sebagai habitat utama Badak Jawa.

Komitmen mengutamakan kajian ilmiah dan keselamatan satwa turut ditegaskan Utusan Khusus Presiden dalam forum COP31 di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026. Keputusan teknis mengenai kemungkinan pemindahan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan berdasarkan rekomendasi ahli.

Menurut Hidayat, pencarian habitat kedua mendesak dilakukan karena seluruh populasi badak Jawa yang jumlahnya kurang dari 100 ekor saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon. Kondisi tersebut membuat spesies terancam punah itu rentan terhadap ancaman bencana, termasuk tsunami di Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Risiko lainnya adalah rendahnya keragaman genetik akibat perkawinan sedarah (inbreeding) yang dilaporkan mencapai 58,5 persen. Upaya mencari habitat alternatif sebenarnya telah dirintis sejak 1980-an, termasuk dengan mengkaji kawasan Gunung Honje dan Cikepuh.

"Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa dan harus terus dijaga. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah. Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan," demikian Muhamad Hidayat.

0 comments

    Leave a Reply