Kementerian ESDM Segera Buka Tender Tahap Pertama Pembangunan PLTS 100 GW

IVOOX.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kementeriannya akan segera membuka tender program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), dengan tahap pertama sebesar 30 GW.

“Tahun ini, kami akan mulai masuk tahap pertama pembangunan 30 GW. Dengan Pak Dirut PLN (Darmawan Prasodjo), kami sudah bahas. Tendernya kami akan mulai lakukan,” ujar Bahlil dalam acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (19/8/2026), dikutip dari Antara.

Bahlil menyampaikan di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, sekitar 70–75 persen kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong pembangunan PLTS 100 GW untuk beberapa tahun ke depan.

“Bauran energi baru terbarukan akan kami tetap lakukan,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun PLTS berkapasitas 30 gigawatt (GW) dan menghentikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebesar 13 GW pada tahun 2026.

Presiden mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar karena mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Kondisi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik, terutama di wilayah terpencil.

Prabowo mengatakan pemanfaatan PLTS juga dapat memperkuat kemandirian energi nasional karena mengurangi kebutuhan terhadap BBM untuk pembangkit listrik.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS secara bertahap hingga mencapai kapasitas 100 GW.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Koordinator Perekonomian, kapasitas tersebut berpotensi menghemat biaya pokok produksi listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Selain itu, penggunaan energi surya dalam skala besar juga diperkirakan dapat mengurangi kebutuhan impor BBM dan menghemat devisa.