Kemensos Catat 16 Ribu Lebih Anak Jalanan belum Tertangani

IVOOX.id, Bandung - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan anak yang hidup di jalan rentan menghadapi masalah sosial. Mereka tumbuh tanpa perlindungan dan hak-hak dasarnya tidak terpenuhinya.

Untuk itu, mereka harus kembali ke masyarakat, orangtua, keluarga, sekolah. Hal itu Mensos katakan dalam acara bersama 1.000 anak-anak, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan 10 Pimpinan Daerah menyerukan Gerakan Stop Anak Di Jalan bertempat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/11).

"Keluarganya juga harus mendapatkan dukungan sosial dan ekonomi agar berdaya sehingga anak-anak tidak terpaksa turun ke jalan untuk membantu mencari nafkah keluarga," ujar Mensos.

Ia mengatakan setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga, hak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, hak mendapat pendidikan, layanan kesehatan, identitas diri dan hak partisipasi.  Hal itu sangat penting diperoleh dari keluarganya sebagai fondasi bagi tumbuh kembang anak.

Terkait penanganan masalah sosial anak jalanan, pada Januari 2016 Kementerian Sosial telah mencanangkan program Indonesia Bebas Anak Jalanan. Dalam implementasinya Kemensos bekerja bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kemensos telah mengupayakan antara lain melalui Rumah Singgah, Panti Asuhan, Yayasan Perlindungan Sosial Anak, lahirnya Perda Perlindungan Anak, serta MoU Propinsi dan Kabupaten/Kota tentang komitmen bersama dalam perlindungan anak. Kemensos juga memberikan Bantuan Sosial Anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

"Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemda tentang perlindungan terhadap anak jalanan maka tercermin pula dalam keberpihakan anggaran yang memadai untuk penanganan anak jalanan sehingga jumlahnya terus berkurang," kata Agus.

Kemensos mencatat dari tahun ke tahun terdapat pengurangan anak jalanan di seluruh wilayah Indonesia. Dari 33.400 anak pada 2015, jumlahnya menurun menjadi 20.719 anak pada 2016. Kemudian turun menjadi 16.416 anak pada 2017.

Sebanyak 10 pemerintah daerah turut hadir dalam acara itu, yakni DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Serang, Kota Semarang, Kota Mataram, Kota Padang, Kota Bandarlampung, Kota Kupang. ( Adhi Teguh )