Kemenperin Optimalkan Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

IVOOX.id, Jakarta - Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu langkah yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Upaya ini harus jalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Hal itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajaran menterinya pada rapat terbatas di Istana Negara, beberapa waktu lalu. Penyerapan anggaran ini dinilai dapat memberikan efek yang luas dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, yang juga berkaitan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat.

Mengenai instruksi Kepala Negara tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya telah meminta kepada seluruh satuan kerjanya untuk tetap fokus terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas serta melakukan monitoring dengan intens. Sebab, di tengah pukulan dari imbas pandemi Covid-19, Kemenperin bertekad menjaga aktivitas industri yang selama ini menjadi sektor penopang ekonomi nasional. 

“Sesuai arahan Bapak Presiden yang menekankan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses belanja modal, kami terus mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai program prioritas dan tetap menjaga pelaksanaan good governance,” paparnya.

Sepanjang tahun 2019, Kemenperin mampu merealisasikan anggarannya hingga Rp3,2 triliun atau 92,23% dari pagu efektif sebesar Rp3,5 triliun. Pagu anggaran Kemenperin pada tahun lalu meningkat 27,05% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp2,8 triliun. 

“Realisasi itu merupakan capaian yang luar biasa. Selanjutnya, dengan meningkatnya alokasi pagu anggaran, kami terus berupaya untuk lebih mengefektifkan pemanfaatan anggaran tersebut,” ujar Agus.

Pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (27/8), tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 dan Realisasi Anggaran Tahun 2020, di Jakarta, Menperin mengusulkan realokasi anggaran Kemenperin Tahun 2020 sebesar Rp84,4 miliar untuk kegiatan yang mendukung penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Upaya itu juga sekaligus dalam rangka percepatan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2020 yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) Bidang Perekonomian.

Rencana realokasi itu diyakini akan mengoptimalkan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2020. Diproyeksi, penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2020 akan berkisar pada 92,31% dengan diperkirakan sisa anggaran sampai 31 Desember 2020 sekitar Rp161,73 miliar.

Komisi VI DPR RI telah menyetujui usulan realokasi anggaran Kemenperin tahun 2020 sebesar Rp84,4 miliar tersebut. Realokasi ini bersumber dari belanja pegawai yang berpotensi tidak dapat direalisasikan dalam rangka mendukung penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga mengapresiasi Kemenperin terkait realisasi Anggaran Tahun 2020 per 24 Agustus 2020 sebesar Rp989,6 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp2,09 triliun atau sebesar 47,19%, serta mendorong peningkatan capaian realisasi Kemenperin Tahun 2020.

Selanjutnya, Kemenperin memperoleh pagu anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp3,18 triliun. Jumlah tersebut telah disetujui dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tentang penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2021.

Jurus jitu

Menperin mengemukakan, guna menjaga aktivitas sektor industri dan menciptakan iklim usaha di tanah air di tengah dampak pandemi Covid-19, pihaknya akan fokus menjalankan dua langkah strategi secara simultan, yakni penurunan impor melalui substitusi impor pada sektor industri yang nilai impornya besar dan peningkatan utilisasi produksi pada seluruh sektor industri pengolahan.

Kemenperin siap mewujudkan program substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022. Adapun empat jurus yang perlu dijalankan, yakni pendalaman struktur industri, kemandirian bahan baku dan produksi, perlunya regulasi dan insentif yang mendukung, serta pegoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Menteri AGK menegaskan, agar sasaran substitusi impor 35% pada tahun 2020 bisa cepat tercapai, diperlukan dukungan dan langkah sinergi dari seluruh pemangku kepentingan terkait, mulai lingkup kementerian dan lembaga hingga asosiasi industri. Guna mengakselerasinya, Kemenperin juga akan fokus pada implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

Akibat dampak pandemi Covid-19, Kemenperin menambahkan dua sektor prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu industri farmasi dan industri alat kesehatan. Dua sektor ini mengalami pertumbuhan dan permintaan yang signifikan di saat masa pandemi Covid-19.

“Kami dapat pelajaran dari dampak pandemi ini, bahwa kita harus menjadi negara yang mandiri di sektor kesehatan. Jadi, ada tujuh sektor prioritas pada roadmap Making Indonesia 4.0,” imbuhnya. Lima sektor prioritas sebelumnya adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, kimia, otomotif, serta elektronik.

“Dari lima sektor tersebut saja sudah mempresentasikan 70 persen dari PDB industri yang ada di Indonesia, 60 persen dari ekspor industri, dan 60 persen dari penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia,” ungkapnya. Menperin optimistis, apabila inisiatif Making Indonesia 4.0 dijalakan secara baik, Indonesia akan menjadi negara 10 besar dengan perekonomian terkuat di dunia tahun 2030.

Di samping itu, Kemenperin membidik utilisasi sektor manufaktur secara keseluruhan bisa mencapai 60% hingga akhir tahun ini setelah tertekan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, utilisasi bakal digenjot sebesar 75%, dan terus dipacu hingga 85% di 2022. 

“Sebelum hadir Covid-19 di Indonesia, utilisasi industri di Indonesia mencapai 75%. Mulai dari Juni sampai sekarang sudah mulai ada tanda pemulihan, dengan tingkat utilisasi 52%. Kinerja gemilang ini tercermin juga dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia di bulan Agustus yang berada pada level 50,8 atau menandakan sedang ekspansif,” sebut Menperin.

Efek positif dari peningkatan utilisasi itu, antara lain penyerapan tenaga kerja yang terdampak PHK, peningkatan kemampuan belanja dalam negeri, dan peningkatan pasar ekspor. “Strategi penurunan impor ini akan kami dorong melalui peningakatan invetasi, tentunya akan ada penyerapan tenaga kerja baru,” ujar Agus.

Kemenperin mencatat, rencana sejumlah investasi sektor manufaktur pada periode 2019-2023 yang sudah terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total nilainya menembus 1.048,04 triliun dari 12 perusahaan.

Kemenperin juga sudah menghitung jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mengalihkan 35% impor barang input sektor manufaktur ke produksi dalam negeri. “Total kebutuhan investasinya sebesar Rp197 triliun, kemudian nilai target produksi Rp142 triliun, dan biaya investasi Rp55 triliun. Target produksi ini adalah untuk struktur biaya di luar proses produksi, seperti perizinan, pengadaan lahan dan lainnya,” sebutnya. 

Apabila investasi itu terealisasi, akan tercipta sebanyak 397.000 peluang kerja tambahan. Penambahan ini setingkat dengan peningkatan 6% ketenagakerjaan di sektor manufaktur. “Kami bertekad untuk menjaga aktivitas sektor industri di tengah masa pandemi saat ini, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,” tandasnya.

Sebab, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sepanjang triwulan II tahun 2020, sektor industri masih memberikan kontribusi terbesar pada struktur produk domestik bruto (PDB) nasional dengan mencapai 19,87%.