Kemenhan Tak Ikut Survei Penilaian Intergritas 2023 KPK

IVOOX.id - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak tercatat dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 karena tidak menyampaikan data pegawai yang akan dijadikan responden secara acak. Keputusan ini menyebabkan kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tidak termasuk dalam data hasil SPI 2023 di lingkungan Kabinet Indonesia Maju yang baru-baru ini dirilis oleh KPK.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan, "Untuk Kemenhan, nanti kita periksa ya, seingat saya memang ada beberapa yang tahun lalu ikut tapi tahun ini tidak kirim data. Dia ikut tapi enggak ngirim data ya." Hal ini diungkapkan pada acara peluncuran hasil SPI 2023 di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

Pahala menyatakan bahwa karena Kemenhan tidak mengirimkan data SPI, KPK tidak dapat memilih sampel secara acak untuk mengisi kuesioner yang berkaitan dengan risiko korupsi di lingkungan mereka bekerja. Hal serupa juga terjadi pada TNI, yang juga tidak tercatat dalam daftar hasil SPI 2023 di lingkungan lembaga pemerintah.

Menanggapi hal ini, Pahala Nainggolan menyampaikan, "Tapi nanti kita lihat ya, yang Kemenhan, TNI, segala macam itu." Sejak 2019 hingga 2024, Kemenhan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selalu bergantian di daftar Kementerian/Lembaga penerima anggaran terbesar.

Sebelumnya, Merujuk pada data Kementerian Keuangan, anggaran Kemenhan sejak Prabowo menjabat melonjak 28 persen dari Rp 106,68 triliun pada 2018 menjadi Rp 136,87 triliun pada 2020. Prabowo, yang dilantik sebagai menteri pada Oktober 2019, telah menunjukkan ambisi besar dalam program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan.

Namun, kegagalan Kemenhan dalam menyampaikan data SPI menjadi sorotan, mengingat pentingnya partisipasi semua lembaga pemerintah dalam upaya mencegah korupsi dan meningkatkan integritas di lingkungan kerja mereka. KPK berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan semua lembaga dapat aktif berpartisipasi dalam upaya evaluasi integritas nasional.