Hasil SPI 2023, KPK: Gratifikasi Terjadi di Semua Lembaga

IVOOX.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023, mengungkapkan gambaran tentang tingkat integritas di berbagai lembaga, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Menurut data yang dibagikan oleh KPK pada Jumat (26/1/2024), SPI 2023 melibatkan 639 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan partisipasi 553.321 responden.

Lembaga nonkementerian juga turut dinilai dalam survei ini. Polri mencatat peningkatan indeks SPI dari 66,49 pada 2022 menjadi 72,78 pada 2023. Sementara Mahkamah Agung mengalami kenaikan dari 74,61 menjadi 74,93. Di sisi lain, Komisi Yudisial dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengalami penurunan skor.

Skor SPI diukur sebagai indikator integritas, di mana semakin tinggi skor, semakin baik. Namun, hasil kali ini mencatatkan penurunan Indeks Integritas Nasional (IIN) dari 71,94 persen menjadi 70,97 persen, di bawah target RPJM sebesar 74 persen.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa semua responden menyatakan pernah menemukan praktik gratifikasi di setiap lembaga yang dinilai. "Gratifikasi 100 persen dari responden, jadi 685 lembaga ini, pasti ada responden yang bilang ada gratifikasi. Jadi semua lembaga itu ditemukan praktiknya, tapi sekali lagi, berapa sering," ungkapnya Jumat (26/1/2024), menyoroti tingginya prevalensi praktik tersebut.

Pahala juga menyebut bahwa penyalahgunaan fasilitas kantor menjadi perhatian utama setiap tahun. Selain itu, ia menyoroti beberapa aspek fundamental yang menjadi fokus perbaikan, termasuk biaya demokrasi, sistem pengadaan barang dan jasa, serta adopsi sistem pelayanan perizinan yang terpadu.

Ketika memaparkan indeks SPI kementerian/lembaga, Pahala Nainggolan menyebut sektor keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan mendapat skor tertinggi dengan 83,2. Sementara itu, sektor kesehatan, ketenagakerjaan, serta kependudukan memperoleh skor 76,4.

Hasil SPI ini menjadi pijakan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola dan meningkatkan integritas di berbagai lembaga. Pahala Nainggolan menekankan bahwa komitmen nyata dari pimpinan lembaga, baik di pusat maupun daerah, sangat memengaruhi kenaikan dan penurunan skor SPI. KPK berharap hasil ini dapat menjadi landasan untuk pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas di seluruh lapisan pemerintahan.