Kemenhan dan BGN Jalin Kerja Sama Pengawasan Pendidikan Militer dan Pelatihan Manajerial SPPI

IVOOX.id – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama dalam bidang pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan dasar militer serta pelatihan manajerial bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Penandatanganan tersebut dilakukan di kantor Kemenhan, Jakarta, pada Kamis, 8 Mei 2025.

Letnan Jenderal TNI Rui F.G.P. Duarte selaku Inspektur Jenderal Kemenhan menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya serta keahlian yang dimiliki kedua lembaga guna mendukung efektivitas program nasional. Ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut dibangun atas dasar prinsip saling menghormati, profesionalisme, dan kesetaraan, sesuai dengan kode etik auditor dan nilai-nilai kemitraan kelembagaan.

“Kemenhan dan BGN berkomitmen melaksanakan perjanjian ini dengan menjunjung tinggi etika kerja sama, serta menghormati peran dan fungsi masing-masing,” ujar Duarte dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Jumat (9/5/2025).

Dalam ruang lingkup kerja sama ini, BGN akan mengambil peran utama dalam melakukan pengendalian dan koordinasi atas kegiatan pengawasan serta pemantauan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Di sisi lain, Kemenhan akan mendukung pelaksanaan tersebut dengan menyediakan tenaga auditor sesuai kebutuhan.

Duarte menambahkan bahwa perjanjian ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan program-program nasional berjalan dengan akuntabilitas tinggi dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Inspektur Utama BGN Jimmy Alexander Adirman menjelaskan bahwa kesepakatan ini juga mencakup penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan selama pelaksanaan program. Proses tersebut dimulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir serta penataan administrasi. Ia menekankan bahwa setiap tahapan akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan profesionalisme.

Jimmy juga menyebutkan bahwa dalam pelatihan manajerial bagi SPPI, terdapat sepuluh komponen pendidikan yang akan dijalani para peserta, termasuk kurikulum pendidikan, paket instruksi, tenaga pendidik (gadik), tenaga kependidikan (gapendik), peserta didik (serdik), hingga alat dan fasilitas pendidikan (alins/alongins dan fasdik).

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 1.994 orang yang telah resmi menjadi SPPI. Mereka akan bertugas sebagai kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa, 6 Mei 2025 lalu, Dadan juga menyampaikan bahwa sebanyak 30.000 SPPI saat ini masih menjalani pendidikan yang ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.