KemenHAM Pastikan Anak Kurang Mampu Belajar Aman dan Bermartabat di Sekolah Rakyat

IVOOX.id – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto, melakukan monitoring langsung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45 Kota Semarang. Kunjungan yang berlangsung di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang tersebut merupakan bagian dari pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden di bidang pendidikan.

Monitoring dilakukan untuk memastikan penerapan Prinsip-Prinsip Pemajuan dan Pemenuhan HAM (P5HAM) benar-benar diwujudkan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam menjamin hak atas pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan tersebut, Mugiyanto didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Mustafa Beleng beserta jajaran, serta perwakilan sejumlah instansi daerah terkait.

Wakil Menteri HAM RI secara langsung berinteraksi dengan para siswa SRT 45 Kota Semarang. Ia menanyakan kenyamanan, rasa aman, serta kondisi belajar para peserta didik. Interaksi ini dilakukan untuk memastikan sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang yang aman, inklusif, dan menghormati martabat anak.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut. Anak-anak di sini harus merasa aman, sehat, dan dihargai martabatnya,” kata Mugiyanto.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang bertujuan membuka akses pendidikan gratis dan layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah menegaskan, setiap program yang berdampak langsung pada masyarakat harus terus dipantau dan dievaluasi agar berjalan optimal serta tepat sasaran.

Rombongan disambut Kepala SRT 45 Kota Semarang, Ridho Irwanto, yang memaparkan bahwa sekolah tersebut resmi beroperasi sejak 30 September 2025. Saat ini, SRT 45 menampung 100 siswa, terdiri atas 50 siswa SMA dan 50 siswa SD, dengan komposisi 60 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan. Seluruh peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 dan desil 2 di wilayah Kota Semarang.

Ridho juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain kesulitan menjaring calon peserta didik serta keterbatasan ruang kerja dan asrama bagi tenaga pendidik. Untuk sementara, pihak sekolah memanfaatkan ruang perpustakaan dan laboratorium komputer sebagai ruang kerja, serta menerapkan prioritas asrama bagi pendidik yang berdomisili di luar Kota Semarang.

Hasil monitoring menunjukkan pemenuhan hak dasar siswa, khususnya penyediaan asrama dan makanan, telah berjalan cukup baik. Namun demikian, aspek kesehatan menjadi perhatian serius karena belum tersedianya sarana kesehatan yang memadai dan masih adanya siswa yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

Menanggapi temuan tersebut, Mugiyanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Hak atas pendidikan tidak bisa dipisahkan dari hak atas kesehatan. Negara wajib memastikan setiap anak di Sekolah Rakyat tidak hanya bisa belajar, tetapi juga terlindungi kesehatannya. Ini akan menjadi catatan penting untuk segera ditindaklanjuti bersama kementerian dan pemerintah daerah terkait,” ujarnya.