Fadli mengatakan bahwa pemerintah mendukung kebebasan berekspresi, namun ada batasan yang harus dipatuhi, yakni tidak menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta institusi.

"Di Indonesia itu kan SARA salah satu yang jadi bagian batasan kita dan tentu saja undang-undang kita. Misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antargolongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan," kata Fadli saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025), dikutip dari Antara.

Fadli menekankan bahwa ia tidak mempermasalahkan terkait lagu ciptaan band Sukatani yang bertujuan memberi kritik institusi tertentu.

Di sisi lain menurut Fadli, lagu yang bertujuan untuk mengkritik oknum tertentu, bisa saja justru menyamaratakan penilaian terhadap seluruh institusi.

"Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau itu bisa membawa institusinya, yang kemudian terkena dampak, ini yang mungkin bisa jadi masalah. Misalnya kalau wartawan, pers, dipukul rata seperti itu, saya kira teman-teman pers juga akan protes. Tidak semua pers seperti itu," katanya.

Wakil Ketua Pengurus Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Aji Pratama (kiri). ANTARA/HO-PKB

Sementara tanggapan berbeda dilayangkan Wakil Ketua Pengurus Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Aji Pratama yang mengatakan bahwa kritik dalam seni merupakan hal yang wajar.

Aji menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons terhadap penghapusan lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani di sejumlah aplikasi musik.

"Kalau ada yang tidak setuju harusnya dibantah dengan argumen, bukan dihapus begitu saja. Jangan sampai masyarakat melihat ini sebagai bentuk pembungkaman karena justru itu yang akan memperburuk kepercayaan publik terhadap kebebasan berekspresi di negeri ini," kata Aji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/2/2025), dikutip dari Antara.

Menurut dia, musisi dan seniman berperan penting dalam menyuarakan kegelisahan publik, sehingga tidak seharusnya mereka menghadapi intimidasi atau tekanan dalam bentuk apa pun.

Oleh sebab itu, kata dia, jika ada pihak yang keberatan terhadap sebuah karya seni, maka cara yang paling sehat adalah melalui dialog, bukan dengan langkah-langkah yang justru mempersempit kebebasan berkarya.

Ia lantas mendorong semua pihak, termasuk aparat dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga.

"Kita harus pastikan bahwa seniman tidak hidup dalam ketakutan saat berkarya. Kalau kritik mulai dianggap sebagai ancaman, berarti ada sesuatu yang salah dalam cara kita bernegara," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa PKB akan terus mengawal isu tersebut, dan memastikan bahwa kebebasan dalam berkesenian tetap menjadi bagian dari demokrasi Indonesia.

"Seni adalah cerminan realitas. Kalau cerminnya dipecahkan, bukan berarti masalahnya hilang. Justru yang perlu kita lakukan adalah bercermin lebih baik," katanya,

Sebelumnya, band Sukatani melalui unggahan di media sosial Instagram, @sukatani.band, Kamis, menyampaikan permohonan maaf terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan intitusi Polri terhadap lagu Bayar Bayar Bayar.

"Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial, yang pernah saya upload ke platform Spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum Kepolisian yang melanggar peraturan," kata Alectroguy selaku gitaris Sukatani dalam unggahan tersebut, dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, salah satu bagian lirik pada lagu tersebut adalah "mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi".

Alectroguy selaku gitaris band itu mengatakan bahwa saat ini lagu tersebut telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify. Ia juga mengimbau kepada para pengguna platform media sosial untuk menghapus konten yang menggunakan lagu tersebut.

"Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul 'Bayar Bayar Bayar', lirik lagu bayar polisi, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami," ujarnya.

Kedatangan Kepala Daerah Peserta Retret di Akmil

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply