Kebijakan Stimulus Topang Masyarakat Miskin Dari Tekanan Ekonomi Global

IVOOX.id, Jakarta - Kebijakan stimulus belanja pemerintah diharapkan memperkuat ekonomi khususnya masyarakat miskin dari tekanan ekonomi global.

"Itu dibutuhkan untuk menjaga daya beli dari masyarakat golongan bawah agar mereka tidak jatuh lebih dalam akibat tekanan ekonomi global," kata pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economic (Core) Muhammad Faisal di Jakarta, Jumat (21/2), diberitakan Antara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga berkontribusi 56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) triwulan pertama 2019 yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meski begitu, Faisal berharap bantuan utama yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin adalah tersedianya lapangan pekerjaan sehingga memberikan pendapatan berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam siaran pers ketika memaparkan kinerja APBN per Januari 2020 mengatakan pemerintah melalui APBN melakukan kebijakan stimulus.

Stimulus yang dilakukan melalui percepatan belanja yang mendorong padat karya dan stimulus belanja.

Percepatan belanja yang mendorong padat karya di antaranya dilakukan melalui percepatan pencairan Belanja Modal dan Bantuan Sosial.

Untuk stimulus belanja diantaranya dilakukan melalui kartu sembako yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, kartu pra kerja yang ditujukan bagi pencari kerja.

Untuk program kartu pra kerja, pemerintah rencananya menggelontorkan anggaran Rp10 triliun yang menyasar sekitar dua juga peserta pencari kerja atau sumber daya manusia yang ingin meningkatkan keahlian.

Dengan adanya pelatihan program pra kerja itu, diharapkan pencari kerja dibekali keahlian agar siap diserap dunia kerja.

Sementara itu, untuk realisasi belanja, Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan akhir Januari 2020 mencapai Rp139,83 triliun terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp71,44 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp68,39 triliun.