Kasus Meikarta, KPK Panggil Wakil Bupati Bekasi

IVOOX.id, Jakarta - KPK memanggil Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sebagai saksi atas kasus suap proyek Meikarta. Eka dipanggil sebagai saksi tersangka Billy Sindoro.

"Ya. Dipanggil sebagai saksi BS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (21/11/2018).

Febri mengatakan ada beberapa saksi lain yang juga turut dipanggil hari ini. Mereka di antaranya Kabid Pengendalian DPMPTSP Jawa Barat, Diding Abdullah, Pelaksana Seksi Pencegahan, Andi Dwi Prasetyo dan Mantan Kasie Pengelolaan PSDA Dinas PUPR Urip Karisabanu.

KPK sendiri sebelumnya telah mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh PT Lippo Group.

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama an bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.