Kapolri Dinilai Bersikap Negarawan terkait Pegawai Ex KPK

IVOOX.id, Jakarta – Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol (Purn) Nurfaizi Suwandi menilai Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo bertindak bijak terkait rencana merekrut 56 mantan pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.

"Langkah bijak Kapolri ini kalau saya boleh berpendapat adalah merupakan jalan tengah,” ujar Nurfaizi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Nurfaizi menyebutkan puluhan mantan pegawai KPK yang diberhentikan itu memiliki potensi bagi bangsa dan negara sehingga masih dibutuhkan dan berguna bagi Indonesia.

“Dan keputusan ini bagi saya sungguh luar biasa. Saya setuju dengan langkah dan upaya Kapolri Listyo Sigit tersebut, karena sesungguhnya mereka juga sebelumnya banyak jasa dan pengorbanannya dalam menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi," ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Mesir itu periode 2012-2016 tersebut.

Nurfaizi juga menuturkan rencana Kapolri menempatkan 56 mantan pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara Polri itu pasti akan menuai pendapat pro dan kontra.

Namun, menurut Nurfaizi, langkah Kapolri tersebut menunjukkan sikap negarawan yang bijaksana saat menghadapi masalah dilematis.

“Janganlah hendaknya kita selalu bersikap negatif, karena segi positif yang pernah dilakukan juga harus kita hargai secara bijak," tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Nurfaizi menambahkan pengalaman tidak lulus TWK dapat dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri bagi 56 mantan pegawai KPK itu karena kehidupan bagian dari proses pembelajaran untuk memperbaiki diri secara berkelanjutan dan selama masih diberikan kesempatan dan ruang, maka banyak hal yang bisa diperbuat, khususnya dalam kemanusiaan.

"Kesimpulan saya ini langkah bijak negarawan seorang Kapolri dan Presiden RI.” tegasnya.

Nurfaizi mengungkapkan langkah Kapolri itu juga merupakan suatu solusi yang baik dan menjadi terobosan yang sangat bagus. Dan secara aturan jika disetujui oleh Presiden Joko Widodo akan menjadi peran penting Polri dalam meredam gejolak yang telah berlangsung cukup lama.

"Namun tetap harus dikoordinasikan dengan Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ungkap Nurfaizi.