Kadin Minta Pemerintah Libatkan Pengusaha Bahas Kebijakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina

IVOOX.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha, asosiasi, dan himpunan dalam proses penyusunan dan pembahasan kebijakan bea masuk impor yang mencapai 200% pada produk dari luar negeri.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, dialog yang melibatkan stakeholder terkait diharapkan dapat menghindari dampak negatif dari kebijakan tersebut.

"Guna penyempurnaan kebijakan dan agar semua dampak yang mungkin timbul dapat dihindari," ujar Yukki dalam siaran pers yang diterima ivoox.id Rabu (3/7/2024).

Yukki juga meminta Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus mendukung semangat Fasilitasi Perdagangan dan Iklim Kemudahan Berusaha sehingga pertumbuhan kinerja ekspor nasional maupun iklim investasi tetap bertumbuh dan terjaga.

"Kami mendorong agar kebijakan pembatasan impor tidak menyulitkan dunia usaha dan industri dalam mendapatkan bahan baku dan penolong sekaligus di saat bersamaan memastikan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan penguatan industri bagi daya saing lebih baik," katanya.

Yukki menyarankan agar ada pendampingan dari KPPU untuk melakukan penelaahan sebelum kebijakan tersebut difinalisasi dan disosialisasikan, sehingga kata dia tidak ada monopoli oleh golongan tertentu (kartel).

"Oleh karena itu, kami berharap agar rencana kebijakan yang diambil juga turut mempertimbangkan pertumbuhan dunia usaha, khususnya UMKM," ujarnya