Kadin: Kenaikan PNBP Jangan Beratkan Industri Transportasi

iVooxid, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri menyatakan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterapkan oleh pemerintah seperti dalam industri pelayaran nasional, jangan sampai memberatkan industri transportasi nasional.

"Kami cukup mengerti bahwa itu memang harus naik, namun diharapkan jangan terlalu naik, seharusnya perlu dilihat lagi itu kenaikannya untuk apa? Nanti perbaikan pelayanannya seperti apa," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Menurut Carmelita, pihaknya tengah merumuskan rekomendasi dari dunia usaha untuk diberikan kepada pemerintah dalam waktu dekat ini, termasuk saran-saran atas regulasi yang ditetapkan pemerintah yang kurang pas bagi pengembangan transportasi nasional.

Berdasarkan data Indonesian National Shipowners Association (INSA), PNPB untuk sektor pelayaran dinilai sangat memberatkan industri pelayaran karena ada 435 pos tarif baru atau tambahan yang sangat bervariasi dan sulit diidentifikasi.

Carmelita mengemukakan pihaknya akan memberi respons yang konstruktif kepada pemerintah untuk bagaimana mencari solusi yang lebih strategis seperti bagaimana menciptakan sistem logistik nasional yang efektif hingga bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk sektor transportasi.

"Untuk semua itu kami ingin berdampingan dengan pemerintah," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa dengan keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB) seperti di Cikarang Dry Port di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, biaya logistik menjadi lebih efisien yang juga akan meningkatkan daya saing nasional.

"Kemapanan logistik seperti koin yang memiliki dua sisi, bisa meningkatkan daya saing dan dapat mengefisiensikan distribusi barang sehingga mengurangi biaya tinggi. Di tempat ini kita dapat merasakan dan menyaksikan manfaat PLB bagi pelaku usaha dan pengelola PLB ini," kata Enggartiasto di Cikarang, Jumat (23/9).

Menurut Enggartiasto, efisiensi distribusi tersebut berkat implementasi Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu. Pada era persaingan global saat ini, setiap negara saling berlomba meningkatkan daya saing nasionalnya, salah satunya melalui pembenahan sistem logistik nasional (Sislognas).

Enggartiasto menambahkan, jika kinerja logistik Indonesia sudah bagus serta memiliki infrastruktur dan manajemen kelas dunia, Indonesia bisa menjadi salah satu pemain bisnis logistik kelas dunia.

"Posisi kita strategis, dan ruang untuk membangun pelabuhan masih luas. Sayangnya, kinerja logistik kita masih rendah sehingga belum atraktif di dalam persaingan logistik dunia," kata Enggartiasto.

Oleh karena itu, Lanjut Enggartiasto, pemerintah telah merespon cepat dengan mengeluarkan 13 paket kebijakan yang salah satunya mengandung tema peningkatan daya saing logistik yang dikeluarkan dalam paket ke-2 pada September 2015, yaitu memberikan mandat pembentukan PLB.

Selain itu, manajemen logistik yang baik akan menekan biaya transportasi yang membentuk harga-harga, khususnya harga bahan pokok.

Menurut Enggartiasto, pembentukan PLB akan mengefisienkan logistik nasional, mendekatkan ketersediaan barang-barang keperluan industri di dalam negeri, baik industri besar maupun industri kecil dan menengah, meningkatkan investasi; serta menjadikan Indonesia sebagai hub logistik nasional, regional, maupun global. (ant)