Jokowi Setuju Tukin PNS Kementerian Investasi Naik | IVoox Indonesia

May 7, 2025

Jokowi Setuju Tukin PNS Kementerian Investasi Naik

antarafoto-presiden-jokowi-membuka-rakornas-investasi-071223-sgd-4 tukin
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) berbincang dengan Menko Marves Ad Interim Erick Thohir (ketiga kiri), Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto (kiri), Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) dan Seskab Pramono Anung seusai membuka secara simbolis Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Dalam kesempatan Jokowi secara personal menyetujui kenaikkan Tukin (Tunjangan Kinerja) di Kemeterian Investasi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

IVOOX.id - Presiden Jokowi memberikan respon usai secara terang-terangan diminta menaikan Tukin (Tunjangan Kinerja) Kementerian Investasi oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Presiden Jokowi mengaku sudah mendengar pengaduan Bahlil secara personal sebelum dimulainya acara rapat koordinasi tersebut. Jokowi pun menyetujui dan berjanji akan mengurus permintaan Bahlil soal Tukin kementerian itu.

"Tadi sebetulnya di ruang tunggu pak menteri sudah bisik-bisik ke saya urusan uang tukin, dan sudah saya sanggupi, ya saya urus," kata Jokowi dalam sambutanya.

Lantas Jokowi berkelakar soal merasa tidak suka permintaan kenaikan tunjangan ini dibeberkan secara terang-terangan di hadapan publik.

"Tapi yang gak saya senang ko diungkap," kata Jokowi.

Meski begitu menurut Jokowi hal ini tidak masalah karena pada akhirnya publik harus tahu bahwa pemerintah juga harus mengurusi soal kesejahteraan para pegawai di lingkungan pemerintahan.

"Tapi gapapa biar bapak ibu semua juga tahu bahwa kita juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan," ungkapnya.

Sebelumnya Bahlil meminta agar tunjangan kinerja kementerianya dianikan. Bahlil mengaku mendapat aduan dari para bahawahanya yang merasa belum mendapatkan kesejahteraan lebih. Bahkan para bawahanya juga membandingkan dengan kementerian lain yang mendapat tunjangan lebih tinggi.

"Mereka bilang, 'Tapi kami punya kesejahteraan ini masih kurang Pak', mereka punya tukin. Kalau menteri kan nggak perlu bayar tukin, tapi kalau mereka-mereka yang ada di depan saya ini. Katanya, 'kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak aja tukinnya tinggi, yang mendatangkan investasi kok nggak naik-naik'," kata Bahlil.

0 comments

    Leave a Reply