Jimly: UUD Tidak Mewajibkan Calon Wakil Presiden dari Partai Pengusung

"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly ditemui usai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026), dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, polemik yang muncul saat ini berakar pada perbedaan aturan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam bagian penjelasan UU MD3 disebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai pengusung.

"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai, artinya diajukan presiden, dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan "berasal dari" itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai ketentuan dalam Penjelasan UU MD3 keliru, karena menganalogikan situasi kekosongan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Ia memaparkan, syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945), di mana tugas kepresidenan sementara dipegang oleh triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan).

Sementara dalam situasi saat ini, presiden masih menjabat dan yang kosong hanya posisi wakil presiden, sehingga rujukannya adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

"Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ," tegasnya.

Dengan adanya batasan asal partai dalam konstitusi, Jimly menyebut presiden memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan mandidat. Calon tersebut bisa berasal dari partai koalisi pertama, koalisi kedua, partai di luar koalis, maupun tokoh nonpartai sekalipun.

Jimly juga menyoroti dua cacat formil dalam UU MD3 terkait isu ini. Pertama, aturan tersebut membuat norma baru yang menyimpang dari konstitusi. Kedua, norma tersebut tidak dicantumkan dalam batang tubuh pasal, melainkan hanya diselipkan di bagian penjelasan.

Terkait solusi atas aturan yang tumpang tindih tersebut, Jimly menawarkan penafsiran moderat bahwa frasa "berasal dari partai pengusung" dapat dimaknai sebatas sosok yang disetujui oleh partai pengusung, bukan harus kader internal partai.

Namun, secara hierarki hukum, konstitusi tetap harus menjadi rujukan utama.

"Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar," ucapnya.

Sejumlah Partai Pengusung Tidak Usulkan Calon Wakil Presiden

Terpisah, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR Muhammad Khozin menegaskan internal partainya tidak pernah membahas usulan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas mengakhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan lebih cepat mengeksekusi program kerakyatan,” kata Khozin di Jakarta, Jumat (13/11/2026), dikutip dari Antara.

Menurut Khozin, sejak awal PKB menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai dasar langkah politik di parlemen sekaligus upaya mengakhiri polemik ijazah.

“Dari awal masalah ini, mulai soal hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat, lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal calon wapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujarnya.

Karena itu, Khozin berharap Presiden dan MPR segera menindaklanjuti persoalan terkait posisi wakil presiden setelah isu pengunduran diri Gibran agar polemik tersebut segera berakhir.

“Pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB fokus pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” kata Khozin.

Sementara, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menegaskan partainya tidak mengajukan nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Enggak ada (usulan nama), kami serahkan ke Bapak Presiden," kata Bima Arya usai menemui Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026), dikutip dari Antara.

Bima Arya yang juga menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan PAN menghormati mekanisme konstitusional dalam proses penggantian wakil presiden.

Menurut dia, konstitusi telah mengatur tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sehingga seluruh pihak perlu mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Konstitusi kita sudah jelas, sudah ada aturannya, tahapan pergantian wapres seperti apa. Jadi saya minta semua kepala daerah untuk fokus melayani warga, menjalankan program-program prioritas," ujarnya.