Jawab Keraguan JK Soal Dugaan Korupsi Kemah, Ini Jawaban Mabes Polri

IVOOX.id, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjawab keraguan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kasus dugaan korupsi kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia pada 2017. Dipastikan bahwa penanganannya dilakukan secara profesional.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dia yakin Polda Metro Jaya akan menjelaskan ke publik secara transparan setelah penanganan kasus tersebut lengkap. "Polda tidak akan menyampaikan ke publik sebelum kasusnya itu betul-betul komprehensif," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/11).

Karenanya, Dedi meminta agar semua pihak sabar menunggu proses penyidikan rampung. "Tunggu dulu, kita sabar, dalam proses penyidikan, kita menerapkan asas praduga tak bersalah," tutur dia.

Menurutnya, kasus tersebut cukup ditangani PMJ. Sebab, lokasi terjadinya perkara hanya ada di satu wilayah. "Itu murni Polda, kecuali melibatkan beberapa locus, nah mabes yang mengambil alih, melaksanakan koordinasi," tukas Dedi.

Kemarin, JK meminta pihak kepolisian agar bertindak netral dalam penanganan kasus dugaan korupsi kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia pada 2017. Kendati demikian dia meyakini kasus yang menyeret nama Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019 ataupun peran dia sebagai salah satu bagian dari pasangan Prabowo-Sandi.

"Kepolisian tidak bermaksud begitu, tetapi secara kebetulan terjadi seperti itu (Dahnil bagian dari Prabowo-Sandi). Sekali lagi prosesnya harus betul-betul baik, terbuka, dan adil," kata dia.

Diketahui, dalam kasus ini, polisi telah memeriksa Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ketua Panitia dari pihak Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani. Saat bersaksi pada Jumat (23/11) kemarin, Dahnil mengatakan pihaknya telah mengembalikan Rp 2 miliar ke Kemenpora. Dia lantas merasa ada yang aneh.

Menurutnya, kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu melibatkan PP Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor. Akan tetapi, ia merasa dalam pemeriksaan ini, lebih ditekankan pada dirinya dan PP Pemuda Muhammadiyah.

Dahnil berkata, pemanggilan ini ada kaitan dengan sikap politiknya selama ini yang kerap mengkritisi pemerintah. Sehingga, dia menilai pemanggilannya merupakan konsekuensi dari sikap politiknya itu

"Saya paham betul, ini konsekuensi sikap saya yang mengkritisi pemerintah. Kami nggak tahu yang dicari-cari apa oleh pihak aparat keamanan. Biarkan masyarakat yang menilai," ujar Dahnil ketika datang memenuhi panggilan penyidik Jumat lalu.