Jaga Defisit, Menkeu Ani Batasi Impor dengan Pajak

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pengurangan impor bahan baku maupun konsumsi, untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan. Dilakukan agar tidak menganggu momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kami cari komoditas yang mempunyai multiplier effect paling kecil terhadap pertumbuhan, sehingga apabila ditekan, momentum pertumbuhan tetap dapat dijaga," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Selasa (14/8/2018) malam.

Sri Mulyani mengatakan, upaya untuk mengurangi impor harus dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap defisit neraca transaksi berjalan yang pada triwulan II-2018 tercatat mencapai 3% terhadap PDB.

Untuk itu, menurut dia, rencana pengurangan impor mulai diupayakan untuk bahan baku dan baarang modal, terutama bagi proyek infrastruktur milik Pertamina dan PLN yang belum terlalu mendesak.

Kemudian, pembatasan impor juga dilakukan kepada barang konsumsi, terutama terhadap 500 jenis komoditas di sektor perdagangan maupun perindustrian yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Hal ini didukung langkah-langkah untuk mengendalikan impor, yaitu pemberlakuan kenaikan tarif PPh impor dan tarif lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menahan tingginya defisit neraca transaksi berjalan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara menambahkan, salah satu contoh pengurangan impor bahan baku maupun bahan modal yang bisa dilakukan adalah impor turbin yang untuk pembangkit listrik. "Kami komprehensif menyisirnya, terutama terhadap rencana pemerintah, mana pembangunan yang tidak harus segera. Misal kalau pembangkit listrik di Jawa yang sudah mempunyai pasokan listrik mencukupi, maka tidak harus sekarang, ada penundaan yang bisa mengurangi tekanan impor," ujar Suahasil.

Ia menambahkan, langkah lain untuk mengurangi impor terutama dari sektor migas adalah memberlakukan bahan bakar sawit atau biodiesel (B20). Selain itu, ekspor didorong naik untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan. Caranya dengan membuka penetrasi pasar baru dan mendorong peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor.