ITM Masih Cermati Perkembangan Kebijakan Ekspor Batu Bara Satu Pintu via DSI

IVOOX.id – PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) mengatakan masih mencermati perkembangan rencana pemerintah terkait ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Tentu saja saat ini perusahaan masih memantau perkembangan rencana pemerintah berkait pengelolaan ekspor batubara satu pintu melalui DSI termasuk di dalamnya prosedur dan mekanisme,” kata Presiden Direktur ITM Mulianto dalam paparan publik (public expose) yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (9/9/2026), dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Mulianto mengatakan ITM berkomitmen untuk mendukung langkah pemerintah dalam peningkatan daya saing batubara nasional.

“Pada prinsipnya, perusahaan akan setiap saat berkomitmen untuk mendukung kewajiban pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara sekaligus juga memperkuat daya saing industri batubara nasional,” ujar dia.

Adapun DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 dan telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp248,29 triliun serta volume lebih dari 90 juta ton komoditas.

Menurut DSI, transaksi tersebut mencakup pengiriman melalui lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi menuju lebih dari 100 negara tujuan.

DSI menyatakan tengah mengintegrasikan data ekspor nasional dengan referensi pasar global untuk menghubungkan informasi mengenai harga, volume, kualitas, klasifikasi Harmonized System (HS), kapal pengangkut, serta pasar tujuan ekspor.

Analisis awal yang dilakukan DSI bersama sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) menunjukkan potensi optimalisasi nilai sekitar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp88,68 triliun per tahun.

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan DSI siap menjalankan mandatnya dalam memperkuat ekosistem komoditas strategis nasional melalui peningkatan transparansi, tata kelola, dan optimalisasi nilai ekspor sumber daya alam Indonesia.

“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sumber daya saja tidak cukup. Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, visibilitas yang lebih baik, dan sistem yang lebih akuntabel untuk memastikan nilai yang dihasilkan dari komoditas-komoditas ini dicatat dan dioptimalkan dengan baik bagi kepentingan nasional,” kata Rosan, dikutip dari Antara.