Istilah Oposisi Tak Ada di Politik Indonesia, Sah dan Wajar Jika Gerindra Masuk Kabinet

IVOOX.id, Jakarta - Istilah oposisi dalam khazanah politik Indonesia dirasa kurang tepat, sehingga bergabungnya Partai Gerindra atau partai non-Jokowi-Ma'ruf pada pilpres lalu ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf dinilai sah dan wajar saja.

​​​​​​Politisi Senior Partai Golkar, Akbar Tanjung, mengungkapkan pandangan itu di Jakarta, Sabtu (19/10), terkait manuver Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang ingin menduduki posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Padahal, semula Partai Gerindra dan Partai Demokrat bukan menjadi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih pada Pemilu serentak 2019.

"Wajar saja kalau seandainya yang duduk dalam kabinet adalah mereka-mereka yang bukan pendukung Pak Jokowi," ujar Akbar.

Kewajaran itu karena dalam Pemilihan Umum 2019, persaingan dua kubu lebih tepat dikatakan sebagai suatu kontestasi daripada hubungan koalisi-oposisi.

"Saya kira dalam khazanah berpolitik kita, barangkali kurang begitu tepat jika kita menggunakan istilah oposisi," ujar Akbar, dikutip Antara.

Akbar melihat partai-partai politik secara bersama-sama bertransformasi menguatkan kelembagaan dan kekuatan politiknya untuk meningkatkan mekanisme 'checks and balances'.

Penguatan itu mengingat di dalam berpolitik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Kata Akbar, 'checks and balances' diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

"Kekuasaan itu tentu harus diimbangi, selalu diawasi, itu yang dinamakan mekanisme 'checks and balances'. Partai-partai memposisikan kekuatan membangun sistem politik berbasis kepada sistem 'checks and balances'," ujar Akbar.

Mekanisme 'checks and balances' merupakan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antarlembaga kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing.

Oleh sebab itu, Akbar mengatakan sah-sah saja bila setiap partai politik yang berkontestasi dan tidak mendukung Presiden terpilih, Joko Widodo, menduduki posisi menteri di kabinet dalam rangka memperkuat mekanisme 'checks and balances' tadi.

"Demi kemajuan bangsa kita, komitmen kebangsaan kita, komitmen nasional kita, demi semangat membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju," ujar Akbar.