Iran Gelar Pemilihan Pemimpin Tertinggi Baru

IVOOX.id – Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani memastikan bahwa Majelis Ahli akan berkumpul pada Minggu, 1 Maret 2026, dan memulai proses pemilihan Pemimpin Tertinggi Iran untuk menggantikan Ali Khamenei yang gugur.

"Menurut pasal 111 Konstitusi Iran, dalam hal kematian pemimpin tertinggi, Majelis Ahli harus memilih pemimpin tertinggi yang baru secepatnya," kata Larijani, sebagaimana disiarkan televisi nasional Iran, dikutip dari Antara.

"Majelis Ahli akan bersidang hari ini dan prosesnya akan dimulai," ucap dia, menambahkan.

Sementara demonstrasi pecah pada Minggu di seluruh Iran menyusul pengumuman gugurnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan militer AS dan Israel.

Perkembangan tersebut secara dramatis meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan memicu reaksi publik yang luas di Iran.

Warga turun ke jalan di kota-kota di seluruh Iran sebagai tanggapan atas berita kematian Khamenei.

Media Iran mengatakan para demonstran yang membawa bendera Iran berkumpul di pusat-pusat kota untuk menyuarakan kesedihan mereka.

Di Teheran, ratusan orang berkumpul di Lapangan Inkilap, mengibarkan bendera dan poster Khamenei, dan meneriakkan slogan-slogan yang mengutuk AS dan Israel.

Di kota suci Qom, ratusan orang berkumpul di makam Hazrat Masume untuk mengecam serangan tersebut.

Sementara itu, di Mashhad, para pelayat mengungkapkan rasa duka dengan membentangkan bendera hitam di atas kubah Makam Imam Reza, salah satu situs keagamaan paling dihormati di Iran, dan banyak yang terlihat meneteskan air mata di sekitar makam tersebut.

Sebelumnya, Media pemerintah Iran mengkonfirmasi bahwa Khamenei kehilangan nyawanya selama serangan AS-Israel, menyatakan bahwa "pemimpin revolusi Islam Iran telah mencapai kemartiran."

Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan hari libur resmi selama tujuh hari.

Menurut para pejabat Khemenei sedang berada di kantornya di Teheran saat serangan pada Sabtu pagi terjadi sehingga mengenai dan menewaskannya.

Media pemerintah Iran menentang tegas klaim yang menyatakan Khamenei bersembunyi di bawah tanah saat serangan berlangsung, sembari menekankan bahwa dia "sedang menjalankan tugasnya, berada di tengah masyarakat" pada saat itu.

Mereka menggambarkan kematian Khamenei sebagai cerminan peran kepemimpinan publiknya sepanjang hidupnya.

Sumber-sumber Iran melaporkan bahwa beberapa anggota keluarga Khamenei, termasuk putrinya, menantu laki-lakinya, cucunya, dan menantu perempuannya, tewas dalam serangan tersebut.

Serangan-serangan tersebut juga mengakibatkan korban sipil yang lebih luas, dengan laporan Bulan Sabit Merah Iran menyatakan 201 orang tewas dan 747 luka-luka dalam serangan tersebut.

Demonstrasi Anti Perang di Gedung Putih

Terpisah, pengunjuk rasa anti-perang menggelar aksi di sekitar Gedung Putih dan Times Square, New York, untuk menentang keterlibatan militer Washington menyusul wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Aksi tersebut diselenggarakan oleh koalisi kelompok sayap kiri, termasuk ANSWER Coalition, National Iranian American Council, 50501, American Muslims for Palestine, People’s Forum, Palestinian Youth Movement, CodePink, Black Alliance for Peace, dan Democratic Socialists of America.

Aksi-aksi lain juga dilakukan di kota-kota besar AS pada Sabtu, termasuk Atlanta, Boston, Chicago, dan Los Angeles, sementara demonstrasi lanjutan direncanakan berlangsung pada Minggu di sejumlah kota yang lebih kecil, antara lain Albany, Chattanooga, Gainesville, dan Springfield, menurut The Guardian

Para penyelenggara mengecam serangan Amerika terhadap Iran yang mereka sebut ilegal dan berpotensi menjadi tindakan perang yang dapat menyebabkan “kematian dan kehancuran”, seraya mendesak masyarakat di seluruh AS untuk menolak eskalasi militer lebih lanjut dengan turun ke jalan untuk menyuarakan pendapat mereka.

American Civil Liberties Union bersama sejumlah anggota parlemen Demokrat juga mendesak Kongres menghentikan aksi militer terhadap Iran, dengan menegaskan bahwa Konstitusi AS mengharuskan persetujuan legislatif atas penggunaan kekuatan militer.