Ini Respons Pemerintah pada Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat

IVOOX.id – Pemerintah Indonesia tengah bersiap menghadapi dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang resmi diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini diumumkan pada 2 April 2025 oleh Presiden AS, dengan tarif sebesar 32 persen dari basis tarif 10 persen yang selama ini diterapkan AS kepada semua negara. Tarif ini akan mulai berlaku pada 9 April 2025 dan diperkirakan akan memengaruhi daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS.

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, kenaikan tarif ini akan berdampak besar pada berbagai sektor ekspor utama Indonesia, seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan seperti udang.

"Pemerintah akan segera menghitung dampaknya terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kami juga akan mengambil langkah strategis untuk mengurangi efek negatifnya terhadap perekonomian nasional," ujar Susiwijono dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Kamis (3/4/2025).

Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi, termasuk memastikan stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) serta menjaga nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar global. Bank Indonesia juga akan memastikan likuiditas valuta asing (valas) tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha.

Sejak awal tahun, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi menghadapi kebijakan ini, termasuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. Tim lintas kementerian, perwakilan Indonesia di AS, serta pelaku usaha nasional telah berkoordinasi intensif untuk mengantisipasi dampak tarif tersebut. Sebagai langkah lebih lanjut, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pihak AS.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai respons terhadap permasalahan yang diangkat AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative. Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan reformasi struktural dan kebijakan deregulasi guna meningkatkan daya saing, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh, Indonesia juga berkoordinasi dengan Malaysia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN untuk merumuskan langkah bersama, mengingat kebijakan tarif ini berdampak pada seluruh negara anggota ASEAN.