Ini Langkah-Langkah Menjaga Kesehatan Keuangan dan Tata Kelola BUMN

IVOOX,id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Ketua LPS Halim Alamsyah, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar Konferensi Pers (Konpres) Penguatan Koordinasi dan Bauran Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Perekonomian dan Keberlanjutan Reformasi di Aula Djuanda, Kemenkeu, Jakarta pada Senin (28/05).

Dalam konferensi pers tersebut, Menkeu juga memaparkan beberapa langkah-langkah untuk untuk menjaga kesehatan keuangan dan tata kelola Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari sisi governance dan transparansi agar BUMN menjadi sumber confidence, bukan sumber spekulasi.

"Dalam menjalankan misi pembangunan, BUMN akan mengoptimalkan penggunaan pembiayaan ekuitas. Dengan demikian, dia tetap menjaga leverage atau tingkat utangnya tetap pada batas yang aman, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif tidak hanya kepada BUMN tapi kepada ekonomi secara keseluruhan," jelas Menkeu.

Untuk bisa meningkatkan pembiayaan ekuitas ini, BUMN akan menggunakan berbagai macam alternatif, innovative financing seperti sekuritisasi aset, melakukan penerbitan KIK efek beragun aset, melakukan issuance Komodo Bonds secara hati-hati, dan melakukan kerja sama dengan investor strategis dalam meningkatkan sinergi antar BUMN maupun BUMN dengan swasta. Langkah ini akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan OJK karena menyangkut instrumen-instrumen keuangan.

Pemerintah secara khusus memberi perhatian terhadap kondisi BUMN seperti Pertamina dan PLN yang mendapat penugasan Pemerintah terkait penyediaan energi  agar kedua BUMN tersebut tetap bisa menjalankan penugasan Pemerintah dan tetap memiliki neraca keuangan dan tata kelola yang baik dan makin sehat.

Pemerintah juga memperhatikan kondisi keuangan dari BUMN-BUMN karya yang selama ini melakukan penugasan pembangunan infrastruktur terutama bidang konstruksi. Perhatian Pemerintah dilakukan melalui pemantauan neraca BUMN tersebut dan menjaga agar mereka tidak mendapatkan masalah dan tekanan baik dari sisi cash flow, liquiditas maupun dari sisi profitabilitas ataupun solvabilitasnya.