Inflasi Jakarta 0,99% di Januari 2017

iVooxid, Jakarta - Setelah mencatat inflasi yang cukup rendah pada tahun 2016, inflasi Ibukota pada bulan pertama tahun 2017 dibuka pada level yang cukup tinggi. Inflasi Jakarta pada Januari 2017 tercatat sebesar 0,99%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Desember 2016 (0,27%).

Angka inflasi tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi Januari lima tahun sebelumnya (0,45%), maupun dengan inflasi nasional yang tercatat 0,97%. Walau demikian, jika dilihat secara tahunan, inflasi Ibukota pada Januari 2017 yang sebesar 3,13% masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang mencapai 3,49%.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Doni P. Joewono‎ mengatakan, di tengah terkendalinya permintaan masyarakat dan harga pangan di Ibukota, kebijakan pemerintah berupa penyesuaian harga pada beberapa komoditas administered prices menjadi pemicu utama tingginya inflasi Jakarta pada bulan ini. Kebijakan tersebut terutama terkait peningkatan biaya administrasi STNK dan pencabutan subsidi listrik 900 VA yang secara bertahap telah dimulai pada Januari 2017.

"Adanya penyesuaian biaya administrasi STNK secara signifikan mendorong kenaikkan biaya perpanjangan STNK dalam keranjang IHK, sebesar 107.38%. Kenaikan tersebut telah menyumbang 0,27% dari total inflasi bulan ini. Adapun kenaikan tarif listrik yang tercatat sebesar 4,17% turut memberikan sumbangan sebesar 0,16%," ungkap Doni di Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Sementara itu, inflasi kelompok volatile food pada Januari 2017 masih terkendali. Terjaganya harga pangan terutama bersumber dari harga beras dan bumbu-bumbuan yang tetap stabil. Indeks harga beras tercatat tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya.

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kesinambungan dan manajemen stok yang baik mampu menjaga kestabilan harga beras. Antisipasi pengadaan beras dengan bekerja sama dengan Bulog, juga dapat menjaga pasokan beras di Jakarta secara normal. Cabe merah dan bawang merah masing-masing mengalami penurunan harga sebesar 6,34% dan 7,59%. Stok yang terjaga yang didukung oleh mulai membaiknya cuaca yang mendukung produksi, menjadi sumber turunnya harga kedua komoditas tersebut.

Dengan harga beras yang stabil serta cabe merah dan bawang merah yang menurun, dapat menahan laju inflasi kelompok bahan pangan secara keseluruhan, di tengah kenaikan harga daging ayam ras dan cabe rawit yang cukup tinggi.

Demikian halnya dengan inflasi inti, perkembangannya pada Januari 2017 juga terpantau stabil. Adanya kenaikan tarif pulsa telepon seluler (ponsel) dan beberapa komoditas yang terpengaruh pencabutan tarif listrik tidak terlalu berdampak pada perkembangan inflasi inti di bulan ini. Indeks harga tarif pulsa ponsel tercatat mengalami kenaikan sebesar 9,64% seiring penyesuaian tarif oleh beberapa provider telekomunikasi, dan menyumbang 0,16% dari inflasi Ibukota.

Sementara itu, pencabutan subsidi listrik diikuti oleh kenaikan harga beberapa komoditas lainnya, antara lain sewa rumah dan kontrak rumah yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 3,23% dan 0,17%. Adapun permintaan masyarakat yang relatif masih terbatas di tengah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017, serta nilai tukar yang cukup stabil, turut mendukung stabilnya inflasi inti secara keseluruhan.

Memerhatikan berbagai kebijakan pemerintah terhadap komoditas terkait energi, perkembangan harga-harga dan pantauan terhadap beberapa komoditas di pasar-pasar di Jakarta hingga Januari 2017, inflasi pada Februari 2017 diprakirakan tetap terkendali. Komoditas pangan terutamanya cabe rawit akan mengalami penurunan, seiring dengan membaiknya pasokan.

Harga komoditas pangan lainnya juga diprakirakan tetap stabil. Pencabutan subsidi listrik 900VA yang dilakukan bertahap (Januari-Maret-Mei 2017) tidak memiliki dampak langsung terhadap inflasi bulan Februari 2017. Adapun efeknya terhadap kenaikan komoditas lain, terutama produk-produk yang berasal dari industri rumahan akan tetap terkendali. Berbagai kebijakan pemerintah dan perkembangan harga yang ada telah diperhitungkan dengan matang dan tetap mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 4% ± 1%.

Penguatan koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Pusat melalui TPID sangat diperlukan untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2017, terutama dari administered prices dan volatile food. Koordinasi kebijakan administered prices, terutama terkait dengan waktu penetapan kebijakan tersebut, agar tidak bersamaan dengan munculnya tekanan inflasi yang bersifat musiman. Sementara itu, tekanan inflasi volatile food diprakirakan berasal dari terbatasnya pasokan sejumlah bahan pangan. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinkronisasi kebijakan yang didukung dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.[ava]