Indef Soroti Tantangan Superholding Danantara dalam Mengelola BUMN

IVOOX.id – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa superholding BPI Danantara akan menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyatakan bahwa kompleksitas industri dan perbedaan sektor bisnis di antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menyulitkan pengelolaan secara terpadu.  

Menurutnya, sebelum membentuk superholding, pemerintah seharusnya lebih dulu melakukan restrukturisasi dengan membentuk holding BUMN berdasarkan sektor usaha. Selain itu, ia menekankan bahwa tidak semua BUMN dalam kondisi sehat. Jika semua perusahaan pelat merah disatukan tanpa seleksi, dikhawatirkan BUMN yang sehat justru terbebani oleh yang bermasalah. 

“BUMN ini harus disehatkan dulu. Kalau tidak sehat, maka bisa menjadi beban bagi BUMN yang sudah berkinerja baik,” ujar Esther dalam diskusi daring Indef pada Senin (24/2/2025). 

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya tata kelola Danantara yang transparan, terutama dalam pengambilan keputusan investasi. Laporan keuangan Danantara harus dapat diaudit secara berkala untuk memastikan akuntabilitasnya. Esther juga menekankan perlunya aturan main yang jelas, termasuk target yang terukur, sanksi jika target tidak tercapai, dan sistem insentif bagi pencapaian kinerja. 

Pendiri Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti tantangan lain dalam pengelolaan Danantara, yakni intervensi politik. Menurutnya, selama ini pengelolaan BUMN sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, baik dalam pengangkatan direksi maupun pengambilan kebijakan strategis, sehingga mengorbankan profesionalisme dan kinerja perusahaan. 

Ia juga menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan para mantan presiden sebagai dewan penasihat Danantara. Menurut Didik, kehadiran figur besar memang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengawasan superholding ini. Namun, ia mengingatkan bahwa jika di dalamnya terjadi penyimpangan atau praktik korupsi, para mantan presiden yang terlibat juga akan ikut tercoreng. 

“Kalau figur besar ada di situ, tapi di dalamnya terjadi korupsi, maka Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo juga yang akan malu,” kata Didik. 

Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah secara resmi memperkenalkan jajaran pimpinan BPI Danantara dalam acara peluncuran yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (24/2/2025).