INDEF Soroti Tantangan Struktural Ekonomi Indonesia Memasuki 2026

IVOOX.id – Memasuki tahun 2026, perekonomian Indonesia dinilai berada pada titik krusial yang menuntut arah kebijakan lebih presisi dan berbasis data. Berbagai tantangan struktural, mulai dari ketergantungan terhadap rantai pasok global, lemahnya daya saing ekspor, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan daya beli masyarakat, dinilai semakin menekan ruang gerak perekonomian nasional.

Isu tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk “Ekonomi 2026: Perspektif Ekonom Muda INDEF” yang digelar di Jakarta, Rabu (21/1/2026). Diskusi ini menyoroti meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik serta dominasi negara tertentu dalam perdagangan internasional yang kian mempersempit manuver negara berkembang, termasuk Indonesia.

Peneliti INDEF Ariyo DP Irhamna mengungkapkan bahwa kinerja ekspor Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar. Mengacu pada data International Trade Centre (ITC), pertumbuhan pangsa ekspor Indonesia dinilai tidak sejalan dengan pertumbuhan pasar global. “Permintaan global sebenarnya masih terbuka, tetapi daya saing ekspor Indonesia belum berkembang optimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, struktur ekspor nasional masih sangat bergantung pada komoditas tertentu sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi global. Bahkan, Indonesia justru mencatat peningkatan pangsa pasar pada sektor-sektor yang secara global tidak mengalami pertumbuhan signifikan. “Kita seolah menang di sektor yang salah. Kenaikan pangsa pasar bukan karena daya saing meningkat, melainkan karena impor negara tujuan menurun,” jelas Ariyo.

Dari sisi industri, lemahnya penguasaan teknologi disebut menjadi faktor utama stagnasi ekspor manufaktur. Di tengah peluang pasar global yang terus tumbuh, kinerja ekspor Indonesia justru menunjukkan tren pelemahan. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya diversifikasi pemasok dalam rantai pasok global. China masih mendominasi sebagai pemasok utama, baik secara global maupun bagi Indonesia, sehingga meningkatkan ketergantungan dan melemahkan posisi tawar nasional dalam perdagangan internasional.

Selain ekspor, isu ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama. Peneliti INDEF Rusli Abdulah menegaskan bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar warga negara sekaligus isu strategis nasional. “Ketahanan pangan memiliki dimensi konstitusional dan berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial serta ketahanan nasional,” ujarnya.

Rusli memaparkan, meski produksi padi Indonesia pada 2025 tercatat meningkat hingga 57,7 juta ton, tren jangka menengah sejak 2018 cenderung stagnan bahkan menurun. Di sisi lain, harga beras di tingkat penggilingan justru terus mengalami kenaikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras medium pada 2025 mencapai Rp12.800,8 per kilogram.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin yang rentan mengalami kerawanan pangan. Menurut Rusli, kerawanan pangan berkorelasi erat dengan kemiskinan dan berisiko memicu stunting serta penurunan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kebijakan pangan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu dirancang dan dijalankan secara hati-hati agar tidak memicu lonjakan harga.

Menutup diskusi, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menekankan pentingnya kebijakan publik yang sepenuhnya berbasis data. “Tanpa data yang kuat, kebijakan berisiko melahirkan asumsi keliru yang justru menyesatkan,” ujarnya.