Indef Sebut Ekonomi Syariah Bisa Jawab Tuntutan 17+8 Masyarakat

IVOOX.id – Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, Nur Hidayah, menilai instrumen ekonomi syariah dapat menjadi jawaban atas tuntutan 17+8 yang belakangan ini ramai digaungkan masyarakat melalui aksi demonstrasi.

Menurutnya, prinsip ekonomi syariah sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Merespons ini (tuntutan 17+8), ekonomi syariah muncul, diharapkan tidak hanya sekadar jargon, tapi juga memberikan tawaran desain ulang sistem ekonomi demi keadilan sosial yang lebih baik,” ujar Nur dalam diskusi publik Indef bertajuk Demo Mencerminkan Kesenjangan, Ekonomi Syariah Memberi Jawaban di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Nur menekankan pentingnya optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) sebagai jaring pengaman sosial. Potensinya pada 2024 diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, atau setara 71,72 persen dari anggaran perlindungan sosial di APBN 2024. Namun realisasi penghimpunan baru sekitar Rp40,5 triliun.

“Kalau kita lihat dari kinerjanya, Ziswaf telah menyalurkan bantuan kepada 33,9 juta mustahik dengan 463.154 jiwa berhasil keluar dari kemiskinan, termasuk 194.543 orang dalam kategori miskin ekstrem,” jelasnya.

Ia menambahkan, Indonesia masih memiliki ruang besar untuk mengoptimalkan potensi Ziswaf yang belum tergarap sekitar Rp286,5 triliun.

“Di sinilah perlu peran strategi instrumen redeposit kekayaan agar efektif memangkas kesenjangan sosial ekonomi dan mendukung pengentasan kemiskinan,” katanya.

Selain berperan sebagai jaring pengaman sosial, instrumen Ziswaf dinilai bisa menjawab kebutuhan fasilitas publik yang memicu kesenjangan. Salah satunya lewat skema sukuk sosial dan keuangan mikro syariah yang dapat diakses UMKM.

Nur mencontohkan, per Juni 2025, penjualan sukuk ritel untuk pembiayaan infrastruktur publik mencapai Rp27,84 triliun. Pemerintah juga menerbitkan Green Sukuk ST014T4 untuk proyek ramah lingkungan, sementara PT PNM merilis Sukuk Mudharabah dengan nisbah kompetitif 6,20–6,95 persen.

“Untuk keuangan mikro syariah, hasil studi 2024 menunjukkan sebanyak 110 UMKM sudah memanfaatkan pembiayaan syariah. Instrumen ini lebih menjangkau masyarakat pedesaan, di mana 60 persen populasi belum mengakses perbankan formal,” ujarnya.

Nur menilai arah pembangunan nasional sudah cukup akomodatif terhadap perkembangan ekonomi syariah. Hal ini tercermin dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang memuat agenda penguatan keuangan syariah, optimalisasi dana syariah, serta pengembangan ekosistem industri halal.

Dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo, lanjutnya, terdapat target memperkuat lembaga keuangan syariah, mempercepat sertifikasi halal, mendukung UMKM, dan menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia.

Di akhir paparannya, Nur turut menyinggung soal tunjangan DPR. Ia menyarankan agar tunjangan pejabat dialihkan menjadi sukuk sosial dengan mekanisme transparansi anggaran yang jelas.

“Karena kita melihat masih banyak korupsi di tiga lembaga tersebut, dan perlu ada forum inklusif umat yang melibatkan mahasiswa, ulama, ormas dalam konsultasi kebijakan,” katanya.