Indef Sebut Ekonomi Syariah Belum Menjadi Prioritas Pemerintah

IVOOX.id – Peneliti Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, Akhmad Affandi Mahfudz, menilai pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih jauh dari prioritas pemerintah, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

“Pemerintah masih belum serius ya, untuk ekonomi syariah. Walaupun sudah masuk ke dalam daftar jangka panjang pemerintah atau menjadi konsen pemerintah, tetapi di level kementerian ini tidak dipikirkan sebagai satu bagian khusus,” ujarnya dalam diskusi publik INDEF, Rabu (10/9/2025).

Affandi menilai, prinsip dasar syariah seperti larangan riba dan gharar juga belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Bahkan, masih ada anggapan bahwa produk berbasis syariah lebih mahal dibandingkan konvensional.

Ia juga menyoroti minimnya lembaga pemerintah yang memiliki fokus khusus pada ekonomi syariah. “Kalau saya lihat, ya mungkin hanya satu lembaga pemerintah itu di seluruh Indonesia yang mempunyai direktorat tersendiri, yaitu direktorat ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya.

Lebih jauh, Affandi mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian baru khusus mengurusi ekonomi syariah. “Kalau kita melihat Pak Prabowo, misalnya, membuka satu kementerian baru, yang baru-baru ini dilihat di Kementerian Haji dan Umroh, ya itu semestinya ada Kementerian ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf),” katanya.

Menurutnya, optimalisasi instrumen zakat, wakaf, hingga koperasi syariah sangat diperlukan agar manfaat ekonomi syariah lebih terasa nyata bagi masyarakat luas.