Indef Dukung Presiden Bentuk Tim Investigasi untuk Usut Kerusuhan Akhir Agustus

IVOOX.id – Ekonom Indef, Eko Listyanto, menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pembentukan tim investigasi independen guna mengungkap aktor di balik kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Kesepakatan itu disampaikan Presiden saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

“Indef, dan tentu saja masyarakat pada umumnya, pasti setuju kasus yang menewaskan banyak nyawa tersebut tidak dikubur begitu saja. Jika dibiarkan, itu akan menjadi luka tambahan bagi bangsa yang sedang bertumbuh untuk semakin matang dan dewasa,” ujar Eko dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Minggu (14/9/2025).

Menurutnya, harapan besar publik maupun para tokoh bangsa adalah kesungguhan Presiden dalam menyerap aspirasi rakyat serta memimpin negeri ini ke arah lebih baik. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada praktik basa-basi politik atau janji kosong.

Eko menjelaskan bahwa Indef melalui Continuum–Indef memanfaatkan teknologi machine learning AI di bawah Pusat Pengembangan Big Data Continuum untuk menganalisis ratusan ribu percakapan warganet mengenai kasus tersebut. Hasilnya menunjukkan masyarakat berharap tanggung jawab penyelesaian masalah ini berada di pucuk pimpinan, termasuk Presiden, Kapolri, dan Wakil Presiden.

“Karena itu, Indef berada dalam posisi mendukung agar tim independen pencari fakta ini bersifat terbuka bagi publik. Siapa pun yang bersalah harus diberi hukuman yang adil,” kata Eko.

Ia juga mengungkapkan, data yang dihimpun memperlihatkan rasa kecewa publik yang mendalam terhadap kondisi bangsa. Hal ini diperparah oleh kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin lebar. Laporan resmi mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat, sementara kasus yang tidak tercatat diperkirakan jauh lebih besar. Di sisi lain, kelas menengah mengalami tekanan akibat tabungan yang semakin menipis.

“Jadi, masalah kerusuhan ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu keamanan, tetapi terkait juga dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang penuh ketidakpuasan,” ujarnya.

Lebih jauh, Eko menyebut ribuan percakapan publik tidak hanya berisi kecaman, tetapi juga masukan konkret untuk pemerintah. Di antaranya adalah dorongan reformasi aparat dengan lebih dari 8 ribu percakapan, percepatan pengesahan UU Perampasan Aset sebanyak 6,4 ribu percakapan, desakan pergantian Kapolri yang mencapai 4,9 ribu percakapan, serta seruan pembebasan massa aksi dengan 2,3 ribu percakapan.

“Ini masukan nyata yang tidak bisa diabaikan. Publik ingin perubahan serius, bukan sekadar penanganan jangka pendek,” kata Eko.