Indef Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatra sebagai Bencana Nasional

IVOOX.id – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan skala kerusakan dan banyaknya korban jiwa sudah cukup menjadi dasar kuat untuk menaikkan status penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.

“Kami mendesak pemerintah untuk bisa menyatakan banjir dan tanah longsor yang ada di tiga provinsi di Sumatera ini adalah bencana nasional,” ujar Esther dalam diskusi publik bertajuk “Bencana Sumatra Menguji, Ekonomi Perlu Solusi” di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Esther menilai bencana ini bukan hanya dipicu oleh cuaca ekstrem atau perubahan iklim, tetapi juga akibat praktik pembalakan liar. Hal tersebut terlihat dari tumpukan kayu gelondongan yang memenuhi wilayah terdampak. Ia menambahkan bahwa luas kawasan hutan semakin menurun dari tahun ke tahun, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan longsor. “Desa-desa yang dekat atau sekitar daerah tambang, sumber mineral, ini punya potensi bencana yang lebih besar,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus menghitung kerugian berdasarkan kerusakan fisik yang terjadi, tetapi juga perlu memperhitungkan kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Menurut Esther, pemerintah seharusnya menyiapkan alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur, program adaptasi, rehabilitasi lahan melalui penanaman kembali, serta pembiayaan khusus untuk masa pemulihan. “Jadi ketika sudah ada bencana maka pemulihan itu harus dilakukan secepat mungkin. Karena masyarakat pasti butuh bantuan,” katanya.

Esther mengingatkan bahwa rangkaian banjir, longsor, dan cuaca ekstrem di tiga provinsi tersebut pada akhir November 2025 menunjukkan bahwa ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia masih berada di bawah tekanan berat. Ia menilai bahwa pemulihan cepat terhadap jaringan logistik, distribusi pangan, dan akses energi menjadi faktor penentu keberhasilan pemulihan ekonomi masyarakat.

Namun, menurutnya, berbagai persoalan tata kelola kerap menghambat efektivitas penanganan bencana, mulai dari lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah hingga kendala dalam penyaluran bantuan. Kondisi ini, kata Esther, menunjukkan perlunya pendekatan penanganan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan cepat, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak dapat berlangsung secara merata dan tidak berkepanjangan.