HIPPINDO Khawatir Rencana Pemindahan Pintu Masuk Impor ke Indonesia Timur akan Picu Kenaikan Harga | IVoox Indonesia

May 10, 2025

HIPPINDO Khawatir Rencana Pemindahan Pintu Masuk Impor ke Indonesia Timur akan Picu Kenaikan Harga

antarafoto-ekspos-barang-impor-ilegal-190824-aaa-3
Pegawai Kementerian Perdagangan memindahkan barang-barang elektronik ilegal saat ekspos temuan Satgas Impor Ilegal di halaman Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal kembali mengamankan barang impor ilegal senilai Rp20 miliar yang diantaranya berupa gawai, komputer tablet, barang elektronik, alat-alat pertukangan, plastik hilir, produk kehutanan, dan minuman beralkohol golongan A, B, dan C. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

IVOOX.id – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) menilai rencana pemerintah memindahkan pintu masuk kegiatan impor tujuh komoditas ke Indonesia Timur meski mendukung pemerataan pembangunan, namun belum tentu efektif untuk mengatasi impor ilegal.

Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, menyebut pemindahan ini malah dapat memberatkan industri dan ritel nasional. "Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum setara dengan Indonesia Barat, khususnya dalam hal transportasi dan logistik. Biaya operasional yang tinggi akan memicu kenaikan harga barang di pasar," ujarnya dalam siaran pers yang diterima ivoox.id Kamis (5/9/2024).

Kenaikan harga tersebut, menurut Budihardjo, bisa mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA), inisiatif yang mendorong belanja dalam negeri. Jika biaya logistik meningkat, target belanja domestik tidak akan tercapai.

HIPPINDO juga menekankan bahwa penanganan impor ilegal lebih efektif dilakukan dengan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik di pelabuhan. Selain itu, HIPPINDO menyarankan pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.

"Kami mendukung peningkatan produksi dalam negeri, terutama untuk barang yang belum tersedia di Indonesia. HIPPINDO siap mendukung pemasaran produk ini selama memenuhi standar yang berlaku," ujar Budihardjo.

HIPPINDO berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini, terutama dampaknya terhadap infrastruktur, biaya logistik, dan kesejahteraan masyarakat. "Kebijakan ini harus benar-benar menguntungkan industri dan konsumen," kata Budihardjo.

0 comments

    Leave a Reply