Himpunan Dai Muda Indonesia Prihatin Dugaan Larangan Jilbab bagi Anggota Paskibraka 2024

IVOOX.id – Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) menyampaikan keprihatinan mendalam dan protes keras terkait dugaan adanya larangan berhijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Dugaan ini mencuat setelah munculnya viral di media sosial yang menunjukkan bahwa semua anggota Paskibraka putri yang telah dikukuhkan tidak mengenakan jilbab.

Ketua Umum PP HDMI, Habib Idrus Salim Al-Jufri, dalam pernyataannya menegaskan bahwa jika dugaan tersebut benar adanya, hal itu merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Pada kesempatan ini, Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) merasa perlu untuk menyampaikan keprihatinan dan protes terkait dengan adanya dugaan larangan berhijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Dugaan ini mencuat di tengah masyarakat setelah viral di media sosial yang menunjukkan bahwa semua Paskibraka Putri yang telah dikukuhkan, tak satu pun yang mengenakan jilbab," ujar Habib Idrus dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, Habib Idrus menegaskan bahwa hijab merupakan bagian dari identitas dan keyakinan seorang Muslimah yang tidak seharusnya dibatasi oleh aturan apa pun, termasuk dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka. Kebijakan seperti ini, menurutnya, tidak hanya merendahkan nilai-nilai keagamaan tetapi juga merusak semangat kebhinekaan yang menjadi dasar negara Indonesia.

"Kami ingin menegaskan bahwa hijab adalah bagian dari identitas dan keyakinan seorang Muslimah yang tidak boleh dibatasi oleh aturan apa pun, termasuk dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka," ujarnya.

HDMI juga mendesak pihak berwenang untuk segera memberikan klarifikasi dan mencabut kebijakan tersebut jika memang benar adanya. Organisasi ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama umat Islam, untuk bersama-sama mempertahankan hak-hak sebagai warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agama dengan tenang dan damai.

"Oleh karena itu, HDMI mendesak pihak berwenang untuk segera mengklarifikasi dan mencabut kebijakan tersebut jika memang benar adanya. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama umat Islam, untuk bersama-sama mempertahankan hak-hak kita sebagai warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agama dengan tenang dan damai," kata Habib Idrus.

Dengan demikian, HDMI berharap agar masalah ini segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, agar tidak menimbulkan keresahan lebih lanjut di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam.