Hilirisasi Minerba di Indonesia: Dari Potensi Ekonomi Hingga Tantangan Kesejahteraan Masyarakat

Di situlah hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) menjadi program prioritas pemerintah. Kebijakan ini bukan semata-mata tentang mendirikan smelter, membangun pabrik, atau meningkatkan nilai ekspor. Lebih jauh, pemerintah menganggap hilirisasi merupakan ikhtiar mengubah wajah ekonomi Indonesia dari negeri yang selama puluhan tahun memasok bahan mentah bagi industri dunia menjadi negara yang berupaya menguasai proses pengolahan, membangun industri turunan, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pengembangan proyek hilirisasi nasional harus mampu mengikuti dinamika kemajuan teknologi serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026.

Presiden mengatakan bahwa setiap proyek strategis perlu ditinjau secara berkala melalui pendekatan objektif, berbasis ilmu pengetahuan, dan perhitungan yang terukur. Menurutnya, perubahan teknologi yang berlangsung pesat harus menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan maupun penyesuaian rencana proyek.

“Saya minta kita objektif dan kita bersifat saintifik. Kita hitung secara matematik. Kalau proyek ini, walaupun kita canangkan dan kita adakan feasibility study, mulai satu tahun yang lalu, enam bulan yang lalu, kalau hari ini terjadi perkembangan teknologi, kita bisa mendapat teknologi yang lebih bagus, teknologi yang lebih murah, menghasilkan sesuatu yang lebih untung bagi rakyat, kita harus berani mengubah rencana,” tegas Presiden.

Pertanyaannya, sejauh mana perjalanan itu telah membawa manfaat bagi masyarakat?

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap industri berbasis mineral di Indonesia berubah dengan cepat. Wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai penghasil komoditas tambang mulai tumbuh menjadi pusat pengolahan dan pemurnian. Sulawesi Tengah, khususnya Morowali dan Morowali Utara, menjadi salah satu gambaran paling nyata dari perubahan tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun dalam materi ini menunjukkan ekonomi Sulawesi tumbuh sekitar 7,2 persen pada 2024, meningkat dibandingkan sekitar 6 persen pada 2014. Di Kalimantan, pertumbuhan ekonomi pada 2024 mencapai sekitar 5,5 persen, lebih tinggi daripada sekitar 3 persen pada 2014.

Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 8,66 persen pada 2024. Angka itu menjadi yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di Sulawesi, melampaui Sulawesi Utara sebesar 4,60 persen, Sulawesi Selatan 3,90 persen, Sulawesi Tenggara 3,73 persen, Sulawesi Barat 3,22 persen, dan Gorontalo 2,89 persen.

Di balik angka tersebut, ekspansi investasi industri pengolahan dan pemurnian nikel ikut membentuk wajah baru perekonomian daerah. Kawasan yang dahulu lebih lekat dengan kegiatan ekstraksi sumber daya kini menjadi tempat bertemunya tambang, smelter, infrastruktur, logistik, dan berbagai kegiatan usaha pendukung.

Perubahan itu juga tercermin dalam arus investasi asing. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengungkapkan investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, yang pada 2010 masih berada di bawah US$2 miliar, mulai melesat sejak 2019. Berdasarkan data yang dihimpun CORE Indonesia, nilainya kini menembus US$14 miliar.

Pergerakan tersebut menandai pergeseran orientasi investasi yang semakin kuat menuju pengolahan mineral di dalam negeri. Bahkan, negara lain mulai melirik langkah Indonesia. Filipina, sebagai salah satu negara pemasok nikel dunia, dinilai belum mampu menyamai perkembangan ekosistem industri pengolahan yang telah dibangun Indonesia.

“Filipina tuh sebetulnya ingin mengikuti langkah Indonesia, pathway industrialisasi, hilirisasi Indonesia. Tapi mereka enggak bisa. Dia (pelaku usaha Filipina) bilang bahwa Indonesia tuh terlalu besar dan sudah lebih duluan advanced membangun (ekosistem) industri ini,” kata Faisal di sela sosialisasi MediaMIND 2026 dikutip dari keterangan resmi CORE pada Senin (19/10/2025).

Ketertarikan serupa datang dari negara-negara penghasil mineral di Afrika yang ingin mempelajari strategi Indonesia.

“Setiap kali mereka (negara-negara Afrika) bertanya kebijakan apa yang dilakukan Indonesia, ingin langsung copy paste gitu, banyak negara-negara penghasil mineral itu yang memang ingin mengikuti langkah Indonesia,” tutur Faisal.

Menjaga Penerimaan Negara Lewat Penataan Tambang

Di tengah perubahan tersebut, pemerintah berupaya membenahi tata kelola pertambangan agar kekayaan mineral memberikan hasil yang lebih optimal bagi negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor minerba mencapai Rp135,16 triliun sepanjang 2025. Hingga Agustus 2026, penerimaan tersebut tercatat Rp108,13 triliun. Sementara itu, investasi subsektor minerba pada 2025 mencapai US$6,7 miliar, dengan total tenaga kerja sebanyak 685.724 orang pada semester I 2026.

Angka-angka itu memperlihatkan besarnya peran sektor minerba dalam perekonomian nasional. Meski demikian, pemerintah menilai peningkatan produksi tidak selalu harus menjadi ukuran utama keberhasilan. Tata kelola pasokan dan permintaan, stabilitas harga, serta optimalisasi penerimaan negara menjadi bagian penting dari arah pembenahan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. IVOOX.ID/doc Kementerian ESDM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penataan sektor minerba merupakan upaya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam pada amanat konstitusi.

"Sejak saya masuk menjadi Menteri, saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa Ibu Pertiwi memanggil kita semua untuk meluruskan sesuatu yang belum lurus sesuai dengan makna, substansi, dan tujuan daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kita baru memulai, ada dinamika, itu biasa saja, itu biasa saja, jangan kalian anggap itu, orang kalau sudah nyaman, mau merubah untuk kebaikan, pasti ada protes," ujar Bahlil saat membuka Kegiatan Donor Darah Keluarga Besar Sektor ESDM di Jakarta, 21 September dikutip dari rilis Kementerian ESDM pada Senin (19/10/2026).

Ia juga menyoroti kondisi ketika produksi batu bara lebih rendah dibandingkan 2025, tetapi penerimaan negara justru meningkat.

"Harga nikel sekarang mulai tidak lagi dipermainkan secara leluasa oleh orang-orang tertentu. Inilah sebenarnya tujuan kita. Nah, laporan dari Dirjen Minerba kepada saya, produksi batu bara itu tidak sebanyak di tahun 2025, tetapi PNBP-nya lebih tinggi dibandingkan dengan 2025. Artinya, kita ingin produksinya tidak terlalu banyak, tapi pendapatan negara itu yang paling penting," jelas Bahlil.

Bagi negara, penerimaan yang optimal dapat memperluas ruang fiskal untuk membiayai pembangunan. Namun, bagi masyarakat, keberhasilan pengelolaan minerba semestinya tidak hanya terlihat dalam laporan penerimaan negara. Manfaatnya perlu menjelma menjadi sekolah yang lebih baik, layanan kesehatan yang terjangkau, kesempatan kerja, usaha lokal yang berkembang, serta lingkungan hidup yang tetap layak diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dari Nikel Menuju Industri Masa Depan

Di antara berbagai komoditas tambang, nikel menjadi salah satu penentu arah industrialisasi Indonesia. Mineral ini bukan hanya bahan baku industri logam, tetapi juga komponen penting dalam pengembangan baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi.

Holding pertambangan MIND ID berupaya membangun ekosistem tersebut dari hulu hingga hilir. Melalui PT Vale Indonesia Tbk, pengembangan tiga proyek pengolahan berbasis teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL), yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, IGP Bahodopi, dan IGP Sorowako Limonite, diarahkan untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), salah satu bahan baku dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Ketiga proyek tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi gabungan sebesar 240.000 ton MHP per tahun. IGP Pomalaa di Sulawesi Tenggara ditargetkan menghasilkan 120.000 ton per tahun, sedangkan IGP Bahodopi di Sulawesi Tengah dan IGP Sorowako Limonite di Sulawesi Selatan masing-masing memiliki kapasitas 60.000 ton per tahun.

Bagi Head of Strategy and Business Development PT Vale Indonesia Tbk, Mateus Sigit Harisulistya, proyek-proyek tersebut merupakan investasi jangka panjang yang menjanjikan peluang baru seiring pertumbuhan industri baterai.

"Tentunya kalau misalnya industri dalam negeri utamanya untuk yang baterai kemudian downstream itu berkembang, ini akan memberikan keuntungan yang lebih bagi HPAL kedepannya," kata Sigit dikutip dari rilis MIND ID pada Senin (19/10/2026).

Teknologi HPAL juga membuka kemungkinan untuk memanfaatkan bijih limonit yang sebelumnya belum menjadi bagian utama dari proses produksi nikel matte di Sorowako.

"Meng-unlock value dari limonit ore. PT Vale dulu cuman beroperasi mengolah saprolit menjadi nikel matte di Sorowako, tapi sekarang kita membuka nih revenue stream baru. Kita menambang bijih limonit, kemudian bijih limonit ini diproses menggunakan HPAL," ungkap Sigit.

Di hilir, Indonesia Battery Corporation (IBC) bersama PT Aneka Tambang Tbk dan konsorsium yang melibatkan CATL, Brunp, serta Lygend mengembangkan ekosistem produksi baterai melalui Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB). Kapasitas produksi proyek tersebut direncanakan mencapai 6,9 gigawatt-hour (GWh), dengan pengembangan berikutnya menuju 15 GWh.

Direktur Utama IBC Aditya F. Arif melihat peluang industri baterai tidak lagi hanya ditentukan oleh transisi energi melalui kendaraan listrik. Perkembangan ekonomi digital turut mendorong kebutuhan baterai untuk pusat data dan Battery Energy Storage System (BESS).

"Volumenya itu kira kurang lebih nanti akan 30 kali lipat (BESS) dibandingkan tahun 2023 pada tahun 2035. Jadi yang pertumbuhannya pesat justru ada di BESS," kata Aditya.

Ia juga menilai teknologi baterai berbasis nikel, termasuk Nickel Manganese Cobalt (NMC), masih memiliki ruang pengembangan melalui peningkatan kepadatan energi dan pengembangan material.

"Sehingga nanti dampaknya kalau dipakai di mobil, mobilnya lebih ringan dibandingkan dengan LFP. Nah dengan pengembangan-pengembangan seperti single crystal NMC, itu nanti akan jadi kompak lagi. Jadi masih terbuka ruang untuk pengembangan NMC ke depan," jelas Aditya.

Peluang itu sekaligus menjadi pengingat bahwa kepemilikan bahan baku saja tidak cukup. Tanpa penguasaan teknologi, inovasi, dan kemampuan memproduksi barang jadi, Indonesia berisiko kembali berada di posisi pemasok bahan mentah bagi industri yang nilai tambah terbesarnya dinikmati negara lain.

Ketika Pertumbuhan Harus Menyentuh Masyarakat

Di balik cerobong smelter dan kawasan industri yang terus berkembang, ada masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan. Mereka menjadi pihak yang paling dekat dengan perubahan bentang alam, kebutuhan infrastruktur, serta pergeseran struktur ekonomi di daerahnya.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti peningkatan kesejahteraan dalam besaran yang sama. Tantangan berikutnya adalah memastikan penduduk lokal memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mampu mengambil bagian dalam rantai pasok perusahaan.

Faisal menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan industri perlu dipersiapkan agar dapat menjadi pemasok bagi perusahaan-perusahaan besar.

"Sebetulnya industri itu butuh ada ada supplier, cuma kemampuan dari UMKM lokal itu mau mohon maaf ya kalau melihat memang sangat jauh," ujar Faisal.

Menurut dia, peningkatan kapasitas UMKM tidak cukup dilakukan dengan mempertemukan pelaku usaha dan perusahaan. Diperlukan tahapan pembinaan, pendidikan vokasi, serta dukungan pemerintah daerah agar usaha lokal memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan industri.

"Kalau saya lihat di beberapa di Morowali, Bappedanya cukup responsif. Bappedanya juga bahkan sekarang sudah mulai mendirikan semacam politeknik atau sekolah vokasi yang nanti bisa nanti di lulusannya tuh diserap ke industri smelter yang ada di sana," jelas Faisal.

Selain keterampilan, kualitas pekerjaan juga menjadi bagian penting dari manfaat hilirisasi. Faisal mencontohkan PT Vale Indonesia yang dinilai memiliki citra positif di mata masyarakat lokal, terutama berkaitan dengan standar ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.

"Vale itu dianggap oleh masyarakat lokal memiliki standar dari sisi ketenagakerjaannya yang bagus ya. Jadi treatment-nya, perlindungan kerjanya. Jadi saya pikir kalau ini bisa direplikasi, bisa jadi best practice juga ya untuk yang apa investor-investor yang lain," jelas Faisal.

Di tingkat kebijakan, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor minerba juga diarahkan untuk memperluas manfaat pertambangan melalui pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, penguatan kelembagaan komunitas, hingga pembangunan infrastruktur. Penerima manfaatnya mencakup masyarakat terdampak di sekitar wilayah tambang, termasuk Ring I, Ring II, dan Ring III.

Ditjen Minerba mencatat sekitar 2.587 UMKM binaan badan usaha pertambangan bergerak di berbagai bidang, termasuk kriya dan kuliner. Jumlah tersebut menjadi modal untuk memperluas keterlibatan ekonomi masyarakat, meskipun dampak akhirnya tetap perlu dinilai dari keberlanjutan usaha, pertumbuhan pendapatan, dan kemampuan UMKM menembus pasar yang lebih luas.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira, mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak dapat diukur hanya dari besarnya investasi atau kapasitas pabrik.

"Ukuran keberhasilannya bukan hanya nilai investasi atau kapasitas fasilitas, tetapi juga berapa banyak pekerjaan yang tercipta, seberapa besar rantai pasok lokal terlibat, berapa nilai tambah yang tinggal di Indonesia, dan apakah masyarakat di sekitar proyek merasakan manfaatnya." Ujarnya saat dihubungi Ivoox.id pada Senin (19/10/2026).

Ia juga menekankan pentingnya kepastian regulasi, kelayakan proyek, serta kepastian pasar. Dalam hilirisasi batu bara, misalnya, proyek pengolahan menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim perlu dibuktikan kelayakannya melalui kepastian pendanaan, pembangunan, dan kemampuan bersaing dengan LPG impor.

Setiap proyek, menurut Anggawira, harus memiliki peta jalan yang jelas agar kemajuan dapat dinilai dari realisasi, bukan sekadar pengumuman. Pemerintah dan perusahaan juga perlu memastikan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta dialog yang bermakna dengan masyarakat.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. IVOOX.ID/doc Pribadi

Pakar: Jangan Berhenti pada Smelterisasi

Di tengah optimisme terhadap industrialisasi, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengingatkan bahwa pengolahan mineral belum tentu berarti hilirisasi telah mencapai tujuan akhirnya.

Menurut Fahmy, keberhasilan hilirisasi setidaknya harus memenuhi dua indikator, yakni menghasilkan nilai tambah dan membangun ekosistem industrialisasi. Ia menilai perkembangan yang ada masih belum cukup untuk menunjukkan bahwa kedua tujuan tersebut telah tercapai secara menyeluruh.

"Jadi saya menyebutnya hilirisasi belum berhasil, masih pada tahap smelterisasi itu." Ujarnya saat dihubungi Ivoox.id pada Senin (19/10/2026).

Fahmy menilai kebijakan pemerintah perlu terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengolahan mineral harus terhubung dengan industri pengguna, termasuk baterai dan kendaraan listrik, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada produk setengah jadi.

Ia juga menekankan pentingnya insentif untuk menarik investor pada setiap mata rantai industri. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, pembangunan smelter berisiko tidak diikuti tumbuhnya industri lanjutan yang menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Jika ekosistem itu terbentuk, ia meyakini manfaatnya akan meluas.

"Jadi kalau misalnya itu berhasil, kita akan memberikan nilai tambah, pembukaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, nah kemudian memetik industrialisasi tadi, nah industrialisasi itu akan menopang pertumbuhan ekonomi kita, dan kalau itu berhasil akan menjadi negara maju dengan hilirisasi tadi,” Ujarnya.

Pandangan tersebut menempatkan hilirisasi dalam perspektif yang lebih luas. Pabrik pengolahan hanyalah salah satu mata rantai. Industri baterai membutuhkan produsen material aktif, komponen, sistem penyimpanan energi, riset, tenaga ahli, serta pasar yang mampu menyerap hasil produksinya. Sementara itu, industri kendaraan listrik memerlukan ekosistem manufaktur yang saling terhubung, bukan sekadar keberadaan bahan baku di dalam negeri.

Di sisi lain, aspek lingkungan tidak boleh menjadi harga yang dibayar masyarakat demi pertumbuhan industri. Pengembangan pertambangan dan baterai harus berjalan bersama penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG).

Artinya, keberhasilan industri masa depan tidak cukup ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang dengan harga kompetitif. Produk juga harus memenuhi tuntutan pasar terhadap ketertelusuran bahan baku, tanggung jawab lingkungan, keselamatan pekerja, dan perlindungan masyarakat sekitar.

Pada akhirnya, perjalanan hilirisasi bukan sekadar kisah tentang bijih yang keluar dari perut bumi, memasuki tungku pengolahan, lalu menjelma menjadi komoditas bernilai lebih tinggi. Ini adalah pertaruhan tentang masa depan sebuah bangsa: apakah kekayaan alam hanya akan memperbesar angka investasi, atau benar-benar membangun kemampuan industri, memperkuat kemandirian teknologi, dan membuka jalan bagi kesejahteraan yang lebih merata.

Cerobong smelter boleh menjulang tinggi. Nilai investasi boleh mencapai miliaran dolar. Pertumbuhan ekonomi daerah boleh melampaui rata-rata nasional. Namun, keberhasilan yang paling penting tetaplah sederhana: ketika masyarakat setempat memiliki pekerjaan yang layak, UMKM tumbuh sebagai bagian dari rantai pasok, lingkungan tetap terjaga, dan generasi muda memiliki masa depan yang lebih luas daripada sekadar menyaksikan kekayaan alam di sekitar mereka dikelola pihak lain.

Pada titik itulah hilirisasi berhenti menjadi sekadar kebijakan ekonomi. Ia menjelma menjadi jalan menuju industrialisasi yang berakar di tanah sendiri, sekaligus ikhtiar memastikan bahwa kekayaan yang tersimpan di perut bumi benar-benar kembali kepada rakyat sebagai kesejahteraan.