Hasan Nasbi Dilantik Jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

IVOOX.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dalam acara pelantikan menteri dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 93B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Hasan Nasbi mengucap sumpah yang dipandu langsung Presiden Jokowi, dikutip dari Antara, Senin (19/8/2024).

Hasan yang mengucap sumpah sebagai penganut agama Islam, bersumpah akan menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hasan dilantik bersamaan dengan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengutip Antara, Hasan Nasbi merupakan pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network.

Pria kelahiran Bukittingi, Sumatera Barat (Sumbar) 1979 tersebut pernah menjadi anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selepas pelantikan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memimpin lembaga baru yang bertugas mendukung presiden dalam hal komunikasi, khususnya terkait kebijakan strategis dan program-program prioritas.

"Jadi, ini mungkin akan ada beberapa tugas dan fungsi yang terkait dengan komunikasi, tapi fokusnya sama kebijakan strategis dan program prioritas Presiden," kata Hasan Nasbi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2024), dikutip dari Antara.

Hasan menjelaskan bahwa kantor ini akan memiliki beberapa fungsi terkait komunikasi, dengan fokus utama pada kebijakan dan program pemerintah.

Seiring dengan pembentukan lembaga baru ini, kata Hasan, beberapa tugas dari Deputi 4 Kantor Staf Presiden (KSP) akan dipindahkan ke Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Kedeputian IV KSP bertugas mengelola strategi komunikasi politik, hubungan masyarakat, pemerintah, media, strategi diseminasi informasi, pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan dan kedaulatan digital.

"Mungkin akan ada fungsi dari Deputi 4 KSP yang kemudian dipindahkan ke kantor ini," ujarnya.

Dikatakan Hasan, pihaknya juga akan menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain sebagai bagian dari tanggung jawab Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Saat ini, kata Hasan, proses penyusunan organisasi kantor masih dalam tahap awal, termasuk penentuan lokasi kantor dan penyusunan tim pendukung.

Hasan juga mengungkapkan bahwa sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dirinya akan merangkap sebagai koordinator juru bicara Presiden. Jumlah juru bicara yang akan ditunjuk akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden, dan belum ada angka pasti mengenai jumlahnya.

"Kalau baca Perpresnya, memang kepala kantor ini akan berperan sebagai koordinator juru bicara Presiden," katanya.

Hasan Nasbi menegaskan bahwa perannya tidak hanya sekadar menghadapi serangan politik terhadap pemerintah, tetapi juga menyampaikan hasil capaian program prioritas secara transparan kepada masyarakat.

"Ini bukan soal menangkal, melainkan kami harus memberikan pengertian kepada masyarakat, misalnya ada informasi yang sifatnya disinformasi," katanya.

Menurut Hasan, kantor ini akan berfokus pada penyampaian informasi yang jelas dan terang mengenai apa yang telah dicapai oleh Pemerintah.

"Yang jelas, kami harus menyampaikan hasil capaian program prioritas pemerintah supaya masyarakat dapat informasi yang lebih jelas dan lebih terang soal apa saja yang dilakukan pemerintah seterang-terangnya," kata dia.

Jika ada informasi yang bersifat disinformasi atau distorsi, pihaknya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai apa yang sebenarnya sedang dilakukan dan dicapai oleh Pemerintah.

Hasan menekankan bahwa perannya bukan soal "menangkal" berita negatif, melainkan lebih pada memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif tentang kebijakan dan capaian pemerintah.

"Kalau ada informasi yang sifatnya disinformasi, isu yang sifatnya distorsi, ada fitnah, ada berita-berita tidak benarlah, mungkin bukan bahasa menangkal, melainkan menyampaikan sesuatu agar masyarakat bisa memahami apa yang sebenarnya yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dicapai," katanya.

Pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network itu menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia akan terus berjalan sesuai dengan cara dan kultur yang telah berkembang di negara ini.

Hasan berharap iklim demokrasi yang terbuka saat ini, yang memungkinkan masyarakat untuk mengkritik, memberitakan, dan menjadi alat kontrol, akan dipertahankan.

Meskipun ada kekhawatiran mengenai demokrasi, dia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir.

Ia menambahkan bahwa fokus utama pada kebutuhan pemerintahan yang efektif, yang akan mendukung kelangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.