Harga Bahan Baku Tekstil Naik 40 Persen, Industri Tertekan Dampak Konflik Global

IVOOX.id – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menghadapi tekanan serius akibat lonjakan harga bahan baku yang dipicu konflik di Timur Tengah. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, menyebut harga paraxylene—bahan baku utama polyester—melonjak hingga sekitar 40 persen dalam dua pekan terakhir.

Ia menjelaskan, harga paraxylene kini telah mencapai USD 1.300 per ton seiring kenaikan harga minyak dunia yang menyentuh kisaran USD 110 per barel. Meski demikian, dampak kenaikan tersebut belum sepenuhnya dirasakan sektor hilir.

“Dalam 1 minggu kedepan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan 2 minggu berikutnya akan terdistribusi ke sektor pakaian jadi,” ujar Redma dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, sektor ritel juga akan terdampak dengan potensi kenaikan harga produk jadi hingga sekitar 10 persen. “Diperkirakan kenaikan di sektor retail akan berada disekitar 10 persen,” katanya.

Di sisi lain, Redma memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri masih relatif aman, baik untuk polyester maupun rayon. Namun, tingginya harga menjadi tantangan utama bagi industri.

“Hingga saat ini bahan baku baik untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, hanya harganya yang tinggi,” ujarnya.

Meski pasokan tersedia, tingkat utilisasi industri masih rendah. Produsen polyester tercatat beroperasi di bawah 40 persen, sementara rayon sekitar 70 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh praktik pasar yang dinilai tidak adil.

“Belum bisa jalan full karena yang sudah berhenti tidak mau jalan lagi selama pemerintah membiarkan praktik unfair terus terjadi di pasar domestik,” ujar Redma.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto, menilai kondisi industri saat ini mencerminkan gejala deindustrialisasi dini. Ia menyoroti meningkatnya impor produk tekstil dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu penyebab utama.

“Dan ini yang menjadi biang kerok terjadinya deindustrialisasi, padahal izin impornya sebagian besar ada di tangan pemerintah, disini sudah jelas bahwa program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total,” kata Agus.

Ia juga menilai pemerintah belum mampu menjaga keseimbangan ekosistem industri dalam negeri. “Visi industri kita tidak ada, kita menyaksikan bahwa kegagalan industri ini bukan hanya terjadi di sektor TPT saja,” ujarnya.

KAHMI Tekstil pun mendorong pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi industri nasional, termasuk menertibkan praktik impor yang dinilai merugikan produsen dalam negeri.