Hadapi Varian Baru Virus Corona, Epidmiologi Unair: Pemerintah Harus Batasi Mobilitas Sosial

IVOOX.id, Jakarta - Pemerintah harus batasi mobilitas sosial mengingat munculnya varian baru virus corona. Varian itu ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan. Hingga Minggu (27/12/2020) tercatat sudah 16 negara dan wilayah yang melaporkan kasus varian baru virus corona tersebut.

Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Windhu Purnomo mengatakan, penularan virus hanya bisa dihentikan jika ada pembatasan pergerakan sosial.

Jadi, bukan hanya sebatas memakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun saja, tapi menjaga jarak lebih dari 2 meter bisa mengurangi risiko penularan hingga 85%.

Windhu melanjutkan, meskipun mengenakan masker medis dengan presentase penularan bisa mencegah 70% ditambah mencuci tangan pakai sabun bisa menurunkan risiko 35% tapi jika tidak menjaga jarak maka risiko penularan tetap tinggi.

"Intinya batasi pergerakan. Harus ada kebijakan pembatasan sosial. Entah itu namanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau apa," kata Dr Windhu, Minggu (27/12/2020).

Jika ingin varian baru virus tersebut tidak masuk ke Indonesia, kata dia, maka harus membatasi orang masuk negara ini. Orang yang bisa masuk hanya yang memiliki kepentingan sangat mendesak. Ketika masuk harus dikarantina di lokasi khusus minimum 14 hari sebelum menuju tujuan.

"Mutasi virus harus selalu dimonitor oleh lembaga-lembaga riset. Unair selalu melakukan riset untuk virus-virus yang ditemukan di Jawa Timur maupun Surabaya," kata dia.

Disisi lain, Dr Windhu memprediksi Jatim sedang menuju gelombang kedua kasus Covid-19. Jika tidak ada antisipasi yang tepat terhadap mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun 2020, pada awal Januari 2021, kasus aktif di Jatim akan meningkat signifikan.

"Kami meminta agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang bisa membatasi interaksi antar orang. Ini merupakan satu-satunya cara mengendalikan kasus Covid-19," kata Windhu.